SURABAYA, iNewsMojokerto.id – Momentum berdekatan antara perayaan Imlek, Ramadan, dan masa Prapaskah dimaknai sebagai ruang refleksi untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Imlek & Ramadan: Belajar dari Dua Peradaban” yang digelar di Dian Auditorium Universitas Ciputra Surabaya.
Menghadirkan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid serta Konsul Jenderal RRT di Surabaya, Ye Su sebagai pembicara. Diskusi ini dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok Gus Dur yang telah membuka jalan bagi pengakuan terhadap eksistensi kebudayaan Tionghoa di Indonesia.
Rektor Universitas Ciputra, Prof. Dr. Wirawan E.D. Radianto, menegaskan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui dialog dan saling pengertian.
“Diskusi ini menunjukkan jika perbedaan itu harus dipandang sebagai sebuah kekuatan dan dengan adanya pemahaman tentang perbedaan, kita semua terdorong lebih toleran antara satu dengan yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman budaya dan agama di Indonesia membutuhkan ruang-ruang perjumpaan yang sehat agar tercipta kohesi sosial yang kuat.
Yenny Wahid menekankan bahwa sejak awal Indonesia dibangun di atas fondasi kebhinekaan yang dirumuskan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa, termasuk ayahnya, Abdurrahman Wahid.
“Pancasila ini mengikat berbagai latar belakang budaya, adat, suku, juga agama yang berbeda-beda di Indonesia ini,” tegas putri sulung Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Ia menilai momentum berdekatan antara Imlek dan Ramadan menjadi pengingat bahwa harmoni bukan sesuatu yang lahir secara otomatis, melainkan harus dijaga secara sadar.
“Bagaimana keragaman budaya di Indonesia ini adalah sebuah harmoni. Kebhinekaan harus dijaga sehingga tidak ada lagi saudara kita yang terdiskriminasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ye Su dalam paparannya menekankan pentingnya stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi sebagai fondasi kemajuan suatu bangsa. Ia juga menyoroti perlunya tata kelola yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten sebagai bagian dari membangun kepercayaan publik.
Selain itu, Dr. Ye Su juga menyinggung tentang bagaimana pemerintah Tiongkok melakukan penanganan terhadap tindak korupsi, melalui suatu Tindakan yang tegas dan nyata, melalui penegakan hukum yang secara statistik, pada tahun 2025, telah menyasar pada 115 pegawai tingkat menteri ke atas dan 5.000 pegawai tingkat kabupaten, 9.000 kasus korupsi kecil yang terjadi di sekitar Masyarakat.
Diskusi yang berlangsung sekitar dua jam pada hari Sabtu (28/2/2026) tersebut tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa, tetapi juga kalangan umum. Para peserta terlihat antusias mengajukan pertanyaan kepada para narasumber terkait tema toleransi dan kebudayaan.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
