Menurutnya, Jombang memiliki modal sosial yang luar biasa, yaknu pesantren, madrasah diniyah, budaya religius, dan tradisi keilmuan. Jika ini tidak diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum formal, maka Jombang akan kehilangan peluang menjadi model daerah berbasis karakter.
"Harmoni birokrasi itu penting. Tapi harmoni kebijakan dengan identitas kultural Jombang jauh lebih penting. Jika pendidikan karakter justru melemah, maka slogan 'membangun dengan kerja nyata dan doa' akan kehilangan substansi," ujarnya.
Ketidakpastian ini dinilai kontradiktif dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan SDM, serta pilar pendidikan berkualitas dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Tanpa payung regulasi jangka panjang, kebijakan pendidikan di Jombang dikhawatirkan hanya menjadi komoditas politik lima tahunan yang kehilangan visi peradaban.
"Satu tahun adalah awal. Tapi jika arah tidak segera diperjelas, maka yang tersisa hanya seremoni capaian. Jombang tidak hanya butuh jalan dan gedung. Jombang butuh generasi berkarakter. Dan pendidikan adalah jantungnya," pungkasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
