Kades Asemgede Kecamatan Ngusikan, Lastinah menambahkan bahwa perangkat Wifi Rakyat masih terpasang dan belum ditarik pihak penyedia. ”Cuma pembayarannya itu besar sekali, sehingga sekarang kita pakai wifi dari swasta,” kata Lastinah.
Biaya internet dari pihak swasta itu bervariasi, tergantung kapasitas kuota internet. Mulai dari Rp 100 ribu per bulan hingga Rp 450 ribu per bulan. Terkait keberlanjutan perangkat Wifi Rakyat, pihak desa masih menunggu kepastian.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Agus Purnomo menegaskan bahwa dari hasil rapat koordinasi tidak ada penghentian layanan Wifi Rakyat. Seluruh jaringan dipastikan kembali aktif mulai kemarin. “Intinya dipastikan mulai hari ini nyala dan pembiayaannya dari APBD, dibayari APBD,” ujarnya.
Sempat direncanakan pengalihan pembiayaan Wifi Rakyat melalui Program Desa Mantra. Bahkan beredar surat edaran dari Dinas Kominfo terkait penyesuaian mekanisme pembiayaan. Agus bilang persoalan itu terjadi karena miskomunikasi teknis.
“Kemarin itu ada miss. Ada miss pembiayaan Desa Mantra, padahal sudah dianggarkan. Kemarin menunggu perangkat administrasi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sempat mundur,” ucapnya.
Ia memastikan anggaran Desa Mantra tidak dipakai untuk membiayai Wifi Rakyat, namun murni pembiayaan dari APBD. Dengan keputusan ini, rencana penarikan perangkat atau penghentian layanan dipastikan tidak terjadi. Agus memastikan seluruh router yang sempat dikhawatirkan ditarik tetap beroperasi.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
