JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Atletik Kabupaten Jombang, Ardhi Wirayuda mengungkap dugaan ketidakadilan dan salah sasaran dalam pencairan bonus pelatih pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.
Bonus pelatih untuk dua medali emas yang dia raih pada Porprov 2025, total Rp30 juta tidak diberikan kepada pelatih yang benar-benar melatihnya, melainkan kepada pelatih yang terdaftar dan mendampinginya saat pertandingan berlangsung.
“Saya sudah mengajukan agar bonus dibagi lima puluh persen banding lima puluh persen. Lima puluh persen untuk pelatih saya dari Bandung, Jawa Barat yang benar-benar melatih, membuat program dan mempersiapkan untuk bertanding, dan lima puluh persen untuk pelatih dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Jombang yang terdaftar dan hanya mendampingi saat Porprov Jatim 2025," ungkap Ardhi kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
Menurut atlet lari jarak jauh ini, tidak adanya keterbukaan dan kejelasan hingga bonus cair, membuat permintaan pembagian 50:50 ditolak oleh PASI Kabupaten Jombang.
Ardhi mengaku sejak awal telah berkoordinasi dengan Ketua Harian PASI Jombang, Hariono, agar pelatih asal Bandung yang melatihnya selama persiapan Porprov bisa dimasukkan secara resmi sebagai pelatih Jombang tahun ini, Namun permintaan itu ditolak, alasannya pelatih dari luar daerah tidak bisa terdaftar di PASI Jombang.
“Saya sempat percaya saja kalau memang ada aturan seperti itu. Tapi setelah saya klarifikasi ke KONI dan Disporapar, ternyata tidak ada aturan yang melarang pelatih dari luar daerah,” ujarnya.
Masalah bonus pelatih di cabang olahraga atletik Jombang, disebut Ardhi pernah terjadi pada Porprov Jatim 2019, ketika itu pelatihnya, Edi Sunarko, yang berhasil membawa dua atlet meraih empat medali (dua perak dan dua perunggu).
“Waktu itu bonus pelatih dibagi rata untuk lima orang pelatih tanpa kesepakatan. Setelah pelatih saya protes keras meminta hak sepenuhnya diberikan, akhirnya bonusnya dikembalikan penuh, tapi tak lama pelatih saya malah diberhentikan dari kepengurusan PASI,” ucapnya.
Sejak itu, Edi Sunarko menolak melatih lagi untuk Jombang, yang membuat Ardhi harus berlatih mandiri tanpa seorang pelatih pada Porprov 2022 dan 2023. Meski tanpa pelatih, Ardhi tetap berhasil menyabet dua medali emas di dua ajang tersebut.
“Karena saya tanpa pelatih, di Porprov 2022 dan 2023 otomatis bonus pelatih itu tetap cair ke pihak pelatih PASI Kabupaten Jombang, meski pelatih dari PASI Kabupaten Jombang tidak pernah melatih saya. Mereka tenang-tenang saja karena tahu saya tetap akan berprestasi,” imbuhnya.
Menurut Ardhi, upaya penyelesaian secara internal dengan PASI telah dilakukan, namun tidak ada titik terang. Hingga ia membawa ke KONI Jombang dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) pada Oktober 2025.
“Dari Dispora dan KONI memang bilang saya kalah secara administrasi karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih dari awal. Tapi saya menekankan ini bukan soal prosedur, ini soal keadilan dan kemanusiaan. Pelatih saya yang bekerja keras malah tidak dapat haknya,” tandasnya.
Ardhi menyebut dirinya merasa menjadi korban dari kebijakan pengurus PASI Jombang sejak 2019. Ia menilai ada praktik tidak transparan dalam penyaluran bonus pelatih yang semestinya menjadi hak bagi mereka yang benar-benar membina atlet.
“Saya ini korban dari kebijakan itu. Mulai dari pelatih saya dulu diberhentikan, sampai sekarang pelatih saya yang melatih dari Bandung tidak dapat keadilan mengenai haknya. Padahal dari 2019 sampai 2025 saya selalu menyumbang medali emas untuk kontingen Jombang,” ujarnya.
Sementara, Ketua Harian PASI Kabupaten Jombang, Hariono, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa bonus semua sudah cair. “Maaf, bonus semua sudah cair,” katanya singkat.
Ketua KONI Jombang, Sumarsono, menambahkan bahwa pemberian bonus pelatih Porprov didasarkan pada nama-nama pelatih yang diusulkan resmi oleh cabang olahraga (cabor) terkait, dalam hal ini PASI Jombang. “Untuk Porprov, itu kan bonus pelatih Porprov. Jadi pelatih yang diusulkan oleh PASI Jombang untuk mendampingi atlet-atlet Porprov,” tegasnya.
Terkait adanya kesepakatan di luar administrasi antara pelatih pribadi dan pelatih yang ditunjuk PASI, Sumarsono mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Soal aturan pelatih dari luar daerah, Sumarsono menegaskan bahwa hal itu diperbolehkan.
“Ya itu terserah atletnya. Banyak sekali atlet yang latihan di luar Jombang. Artinya boleh pelatih dari luar kota. Cuma untuk ke Porprov itu kan diusulkan oleh PASI atau masing-masing induk cabang olahraga (cabor). Kalau latihan dilatih oleh pelatih luar kota, itu boleh-boleh saja,” katanya.
Menurutnya, banyak atlet Jombang yang berlatih di luar daerah untuk meningkatkan kemampuan mereka. “Dia kan ingin menambah keahlian di start atau di mana, itu minta program pelatih-pelatih di luar daerah silakan. Tapi kalau ke Porprov itu kan kami dari KONI minta pelatih dari PASI. PASI mengusulkan siapa, ya itu yang kami bawa. Kami tidak bisa intervensi ke semua cabor,” ujarnya.
Sumarsono juga menegaskan bahwa secara aturan, pelatih dengan KTP luar daerah pun sebenarnya boleh didaftarkan jika memenuhi kualifikasi. “Kalau KTP-nya di luar Jombang, ya itu boleh-boleh saja. Kalau tidak ada pelatih di Jombang yang kualifikasinya memenuhi, ya boleh,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan perlu ada komunikasi yang lebih baik antara atlet, pelatih, dan pengurus cabor agar persoalan seperti ini tidak berulang. “Masalah ini tentunya komunikasi orang tua, komunikasi antar pelatih, komunikasi cabor dengan klub-klub itu harus ada model komunikasi yang baik. Dalam komunikasi itu juga penting,” katanya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
