MOJOKERTOiNews.id - Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan 120 anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk berhati-hati mengelola anggaran. Sebab, kesalahan dalam mengelola anggaran bisa berujung pada persoalan hukum.
Pesan itu disampaikan Plt Sekjen Kemendagri (RI), Tomsi Tohir pada orientasi Anggota DPRD Jatim tahun 2024. Harapannya, 120 anggota DPRD Jatim yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan benar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.
Tohir mengatakan, lebih dari 99 persen dana yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan uang pemerintah pusat. Karena itu perlu kehati-hatian dalam mengelola. "Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan," ujarnya.
Menurut Tohir, sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit," katanya.
Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa membayar gaji pegawai dan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah. Namun, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut. "Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah," tuturnya.
Dia juga menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam merencanakan anggaran, serta pengetahuan yang kuat untuk mencegah terjadinya defisit yang lebih parah. "Kita harus memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, agar daerah tidak terjebak dalam utang atau krisis finansial," ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar Blegur Prijanggono menyambut positif kegiatan bimtek tersebut. Baginya, kegiatan itu dapat lebih meningkatkan kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
