Pihaknya tidak pernah meminta adanya jaminan sertifikat yang dijaminkan sementara hingga pembayaran hutang terlunasi. Ia malah curiga, dengan adanya jaminan sertifikat tersebut malah terkesan seperti mengulur waktu pembayaran.
Mohammad Najib saat dikonfirmasi masih belum memberikan respon. Bahkan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Mohammad Syafi'udin juga tidak merespon saat dimintai konfirmasi waktu pembayaran.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait