Pembenahan Memasuki Era Society 5.0, Pemkot Mojokerto Siapkan Hal Ini

Keterbukaan informasi publik bukan berarti masyarakat memiliki hak untuk dapat mengakses segala bentuk informasi dari pemerintah. Terdapat informasi yang memang hanya dapat dipublikasikan untuk sebagian pihak. 

Namun, tentu hal tersebut harus berdasar ketentuan standar data (Satu Data) yang tercantum dalam UU KIP, misalnya Pasal 2, 6, dan 17. "Semua harus berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan hanya berdasarkan kebiasaan," ujar Aminuddin.

Sebanyak 64 peserta terdiri dari Kepala serta PPID pelaksana dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkot Mojokerto mengikuti forum tersebut.

Editor : Trisna Eka Adhitya