Banggar DPRD Apresiasi WTP Delapan Kali Pemkot Mojokerto

MOJOKERTO, iNews.id - DPRD Kota Mojokerto bersama Wali Kota Mojokerto sepakat untuk menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mojokerto TA 2021. Penandatanganan Berita Acara pun dilakukan antara Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Wakil Ketua Sonny Basoeki Rahardjo dan Junaedi Malik dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (30/5/2022).

Dihadapan anggota dewan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran DPRD atas sumbangan pemikiran dan Kerjasama yang baik dalam proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mojokerto sehingga tercapainya persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

Baca Juga

Siap-Siap Daftar, Pemkot Mojokerto Buka Program Beasiswa Bagi Mahasiswa

“Saya percaya semua ini adalah bagian upaya kita bersinergi untuk menuju perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan tema RKPD yang telah disepakati," ujarnya.

Wali Kota yang biasa disapa Ning Ita ini ingin kerja sama yang sudah terjalin dengan baik antara legislatif dan eksekutif bisa terus ditingkatkan. Tujuannya, agar pewujudan good government dan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Kota Mojokerto, Sulistiyowati juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya. Meski demikian ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan setiap rekomendasi dari BPK.

Baca Juga

Pj Wali Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Manfaatkan Laman yang Diciptakan Pemkot Untuk Tangkal Hoaks

“Idealnya seturut pencapaian WTP, rekomendasi yang diberikan BPK tiap tahunnya semakin berkurang jumlahnya. Sehingga pada kurun waktu tertentu laporan hasil pemeriksaan BPK tanpa terdapat rekomendasi sama sekali,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk mencegah proyek pembangunan yang mangkrak, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan. “Perlu ada evaluasi yang menyeluruh dari hulu sampai hilir, apa kendala dan hambatannya. sehingga di tahun 2022 ini tidak ada lagi program pembangunan yang tidak terselesaikan," kata dia.

Ia juga berharap dengan anggaran yang besar diharapkan program peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan dapat dilaksanakan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal.

Baca Juga

Terobosan Pj Wali Kota Mojokerto, Saat Rapat ASN Wajib Kumpulkan Ponsel, Ini Alasannya

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Mojokerto Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 akan dikonsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi dan kemudian disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

Editor : Trisna Eka Adhitya