PHK Massal Buruh Pabrik Plywood Jombang, 1000 Orang Terancam Jadi Pengangguran

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengancam pabrik plywood PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jumlah buruh yang akan menjadi korban PHK mencapai 1000 orang, terancam jadi pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Manajemen PT SGS menyebut alasan PHK massal dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi.

Baca Juga

1.000 Pekerja Pabrik Pengolahan Kayu Lapis di Jombang Akan Dirumahkan, Ancam Demo Besar-besaran!

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyatakan pihaknya menerima surat pemberitahuan PHK dari PT SGS pada Senin, 8 Juni 2026.

"Jumlah total karyawan sebanyak 2.100 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.000 orang di-PHK. Kami sudah menerima surat pemberitahuan dari PT SGS," kata Isawan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Isawan, tim deteksi dini Disnaker Jombang rutin melakukan supervisi setiap bulan untuk memantau hubungan industrial di perusahaan. Hingga Kamis, 4 Juni 2026, belum ada kebijakan PHK. 

Baca Juga

Seribu Buruh Bersiap Hadapi PHK, Jombang Malah Dapat Penghargaan Turunkan Angka Pengangguran

Namun sehari setelahnya, pihak HRD PT SGS memberi tahu rencana PHK, dan pada Senin, 8 Juni 2026, surat resmi dikirim ke Disnaker Jombang. Pengurangan sif dari tiga menjadi dua juga diberlakukan, dengan prioritas PHK diberikan pada tenaga produksi, bukan tenaga penunjang.

"Kami besok memanggil manajemen PT SGS. Sehingga kami mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan rencana PT SGS selanjutnya. Dari pemerintah berharap PHK itu tidak terjadi," ungkap Isawan.

Pemanggilan diharapkan bisa menemukan solusi agar pekerja tetap berkelanjutan dan investasi perusahaan pengolahan kayu di Jombang itu tetap berjalan.

Baca Juga

Buka Peluang Baru, Ratusan Tenaga Kerja Terdampak PHK Ikuti Pekan Wirausaha Pasuruan

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, membenarkan kabar PHK tersebut. Dia menyebut HRD PT SGS telah menyampaikannya secara lisan, namun belum ada surat formal. SBPJ pun menolak PHK sepihak, karena dianggap melanggar prosedur sesuai UU Ketenagakerjaan dan PP 35 serta UU Cipta Kerja.

"Batas waktu PHK yang dipatok perusahaan hingga 30 Juni 2026. Ini tidak prosedural. Kami menolak PHK sepihak ini," tegas Hadi.

Sementara itu, manajemen PT SGS belum dapat dikonfirmasi terkait rencana PHK. Petugas keamanan menyebut pihak manajemen sedang rapat dengan kantor pusat di Jakarta.

"Saat ini manajemen sedang rapat dengan pihak di Jakarta, sehingga belum bisa menemui wartawan," ujar Subaji, petugas Satpam di gerbang PT SGS.

Editor : Zainul Arifin