Menko Polkam Pamerkan Kehebatan Mojokerto ke Presiden Prabowo, Apa Itu?

Menyinggung stabilitas keamanan, Djamari mengingatkan kembali peristiwa pada September lalu yang dipicu oleh penyebaran hoaks melalui perangkat telekomunikasi.

Menurutnya, alat komunikasi sering kali disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba dan meruntuhkan kepercayaan publik. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.

"Penyebar hoaks sangat mengganggu kehormatan dan kepercayaan kita. Jika kita percaya begitu saja, maka pihak yang ingin mengadu domba kita telah berhasil. Jangan mau diganggu oleh mereka," imbaunya.

Djamari juga menyinggung cara dan etika penyampaian pendapat di muka umum. Meskipun demonstrasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak boleh disertai dengan tindakan anarkis seperti pembakaran atau penjarahan.

Terkait kinerja pemerintah daerah, ia bersikap realistis namun normatif. "Apakah Pak Bupati benar semua? Belum tentu, karena beliau juga manusia. Namun, ada mekanisme yang tersedia. Sampaikan melalui dewan (DPRD), jangan dipendam sendiri lalu disalurkan melalui media sosial untuk menyebar fitnah," tambahnya.

Pada pernyataan akhir, Djamari memberikan pujian terhadap stabilitas keamanan di Kabupaten Mojokerto. Ia menilai wilayah ini sebagai salah satu zona yang sangat kondusif sehingga tidak ada titik rawan yang perlu dikhawatirkan oleh pemerintah pusat.

"Kabupaten Mojokerto memang tidak sebesar Indonesia, namun tidak ada titik sekecil pun di sini yang perlu diwaspadai oleh pusat. Ini menunjukkan betapa hebatnya tata kelola keamanan di Mojokerto," pungkasnya.

Editor : Zainul Arifin