Sengketa Tanah Kepanjen, Eks Ketua PN Jombang Klaim BPN Belum Temukan SHM dr Sonny

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Perkara sengketa tanah di Kepanjen Jombang kian memanas. Mantan (Eks) Ketua PN (Pengadilan Negeri) Jombang Sri Sutatiek, tergugat perkara itu menyampaikan klaim bahwa hingga kini Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum dapat menemukan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 625 yang tercatat atas nama dr. Sonny Susanto Wirawan, selaku penggugat.

Klaim itu disampaikan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jombang, dipimpin Ketua Majelis Hakim Satrio Budiono, didampingi dua hakim anggota, Luki Eko Andrianto dan Putu Wahyudi pada Kamis (15/1/2026).

Baca Juga

Sengketa Tanah Kepanjen Jombang: Keterangan dr Sonny Sejalan BPN, Tergugat Klaim Lain

Majelis hakim langsung mendatangi lokasi yang berada di Jl Raden Wijaya Kelurahan Kepanjen, Jombang bersama para pihak terkait, termasuk unsur pemerintah setempat seperti RT, RW, dan kuasa hukum kedua belah pihak serta turut tergugat BPN untuk memverifikasi batas-batas lokasi yang menjadi objek sengketa

Sri Sutatiek menjelaskan, tanah yang kini sengketa awalnya tercatat dalam SHM 424 dan 425, yang kemudian digabung. Ia menyebut bahwa tanah itu memiliki batas-batas yang jelas, namun BPN mengaku belum menemukan letak pasti dari SHM 625 tersebut.

Sri Sutatiek, dalam penjelasannya di depan Majelis Hakim, mengungkapkan bahwa tanah yang kini menjadi objek sengketa telah dibeli secara sah dan dibangun rumah di atasnya sekitar tahun 1985 atau 1986. Ia menegaskan bahwa tidak perlu izin dari pihak lain, termasuk Penggugat, karena tanah itu adalah miliknya yang sah.

Lebih lanjut, Tergugat mengungkapkan pada tanggal 19 Januari 2012, Penggugat bersama orang-orangnya memasuki pekarangan rumahnya tanpa izin untuk mematok dan mengukur tanah. Baru pada akhir 2022, Penggugat mulai memasang banner dan menggembok pintu pagar bangunan Tergugat, yang menandakan eskalasi sengketa tersebut.

Sri Sutatiek menegaskan bahwa perwakilan dari BPN yang turut serta dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa hingga saat ini mereka belum dapat menemukan lokasi pasti dari SHM 625.

"Meskipun BPN mencatatkan batas-batas tanah sesuai dengan yang tertera di sertifikat, pihak BPN mengakui ketidakpastian mengenai posisi tanah yang dimaksud," klaim Sri dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, meskipun batas-batas yang disebutkan dalam sertifikat sesuai dengan yang terdaftar, namun hal tersebut belum cukup untuk menunjuk lokasi letak tanah SHM 625 secara pasti.

Dalam sidang tersebut antara penggugat (dr Sonny) dengan tergugat I (Sri Sutatiek) berbeda versi soal batas lahan yang disengketakan. Versi Sri, tanah miliknya berasal dari SHM 425 sebelum SHM digabung. Batas-batas tanah itu, sebelah utara adalah Jalan, sebelah timur Siti Nafiah Tokit, sebelah selatan tanah gogolan, dan sebelah barat milik Slamet.

"Sebelah timurnya SHM No 424 (sebelum digabung), batas-batasnya sebalah utara adalah jalan, sebelah timur milik Priyanto, sebelah selatan tanah gogolan dan sebelah barat Tokit. Jadi dapat disimpulkan SHM 424 'jejer' dengan SHM 425," katanya.

Versi dr Sonny, batas-batas lahan yang menjadi objek sengketa adalah sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sudaryono, sebelah timur dengan tanah milik Edy Purnomo, sebelah utara adalah jalan desa, serta sebelah selatan lahan milik Nugroho.

"SHM 625 terbit tgl 28-10-1982, yang menyebut nama Edy Purnomo adalah salah. Karena saat itu SHM 424 masih atas nama Siti Nafiah Tokit bukan atas nama Edy Purnomo. Nama Edy Purnomo dan Sri Sutatiek baru muncul di SHM 424 setelah ada jual beli PPAT Camat Jombang tanggal 15-9-1986 dengan Akte Jual Beli No. 141/IX/1986," pungas eks Ketua PN Jombang ini.

Editor : Zainul Arifin