Kemenkes Ungkap Temuan Mengejutkan, Insiden Keracunan Massal Makanan Bergizi Gratis di Mojokerto

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Investigasi mendalam yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkap dugaan celah dalam rantai distribusi pangan pasca-insiden keracunan massal ratusan siswa di Mojokerto.

Meski infrastruktur fisik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dianggap memadai, kerentanan pada manajemen penyimpanan dan belum terpenuhinya legalitas sanitasi menjadi catatan yang harus dievaluasi.

Tenaga Teknis sekaligus Peneliti Ditjen P2P Kemenkes RI, Izzi Ashari, mengatakan SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 yang berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Status perizinan tersebut hingga kini disebutnya masih dalam tahap proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto.

Dalam pemantauan di lokasi pada Selasa (13/1/2026), Izzi mengatakan, faktor utama yang memicu risiko kontaminasi sering kali berpangkal pada pengabaian Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu konsumsi dan suhu penyimpanan.

"Pangan yang aman seharusnya dikonsumsi dalam kurun waktu kurang dari empat jam setelah diolah. Kelalaian kerap terjadi pada penyimpanan yang tidak memenuhi standar suhu, terutama untuk bahan berprotein tinggi yang cepat rusak," katanya.

Kemenkes RI membeberkan bahwa titik lemah tidak hanya berada di dapur pengolahan, melainkan menyebar sepanjang jalur distribusi hingga ke tangan penerima manfaat.

"Kami sedang memetakan di mana letak kebocoran standar ini, apakah saat penerimaan bahan baku, proses pemasakan, atau pada fase distribusi di sekolah," katanya.

Meski tata letak bangunan dinilai telah memenuhi kriteria luas dan kebersihan, Kemenkes menemukan sejumlah pelanggaran teknis yang harus segera diperbaiki sebelum fasilitas diizinkan beroperasi kembali secara penuh.

Di antaranya penataan alat pembasmi serangga (insect killer) yang tidak sesuai titik keamanan pangan, kurangnya sarana pencucian tangan yang memadai bagi staf pengolah makanan dan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan pengawasan tidak hanya bersifat insidental pasca-kasus, tetapi berkelanjutan.

Terkait penyebab pasti keracunan soto ayam dalam Program MBG tersebut, Kemenkes masih menunggu hasil uji laboratorium klinis. Kemenkes berkomitmen akan menerbitkan rekomendasi lintas kementerian untuk memperketat regulasi operasional SPPG di seluruh daerah guna memastikan program strategis nasional itu tidak justru menjadi ancaman bagi kesehatan siswa akibat lemahnya kontrol kualitas pangan.

Diketahui, ratusan pelajar dan santri dari tujuh lembaga di Mojokerto mengeluh mual, muntah, demam, dan diare,  diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis, soto ayam dari SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kutorejo, Mojokerto, pada Jumat (9/1/2026), lalu. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, jumlah korban tercatat telah mencapai 384 orang. Dari jumlah itu sebanyak 158 orang di antaranya masih menjalani rawat inap di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

"Data terbaru sampai dengan pukul 20.00 WIB (kemarin) jumlah (korban keracunan) 384 orang, rawat inap 158 orang," kata Teguh, Selasa (13/1/2026).

Para korban diduga keracunan dirawat di 16 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang disediakan oleh pemerintah setempat. Yakni di RS Dharma Husada Ngoro; RSUD Prof. dr. Soekandar; RSUD Sumberglagah; RS Mawaddah Medika; RSI Arofah, RS Kartini; RS Sidowaras; RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo; RS Dian Husada; RSI Sakinah; Puskesmas Kutorejo; Puskesmas Bangsal; Puskesmas Dlanggu; Puskesmas Pacet; dan Puskesmas Gondang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bersama pihak terkait terus memantau situasi secara ketat. Seluruh puskesmas dan rumah sakit yang menangani korban diinstruksikan melaporkan perkembangan kondisi pasien secara berkala setiap satu jam.

Editor : Zainul Arifin