Ground Breaking KDMP di Mojokerto, Mendes PDT: Kopdes Memotong Rantai Rentenir
MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai satu kesatuan dalam membangun ekonomi desa.
Hal tersebut disampaikan Mendes PDT saat ground breaking pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
"BUMDes dan Kopdes tidak untuk dipertentangkan. Keduanya harus saling memperkuat dan saling membesarkan demi kesejahteraan masyarakat desa," tegas Yandri.
Ia mengapresiasi Desa Kembangbelor yang dinilai telah berhasil mengembangkan BUMDes melalui pengelolaan destinasi wisata Bernah De Valley dan Eco Klurak, serta mendorong agar Kopdes Merah Putih hadir melengkapi kebutuhan dasar masyarakat desa.
Yandri mengungkapkan Kopdes Merah Putih akan berperan penting dalam memotong rantai praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti ketergantungan terhadap rentenir, sekaligus mempermudah akses pupuk dan kebutuhan pokok lainnya.
"Kopdes hadir sebagai solusi nyata. Mendekatkan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dari desa," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Kopdes merupakan implementasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Program tersebut akan dilaksanakan secara nasional dengan dukungan lintas sektor, termasuk TNI.
Yandri juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memetakan potensi 304 desa yang ada guna memperkuat rantai pasok lokal dan mengoptimalkan sumber daya desa.
"Jika kebutuhan pangan bisa dipenuhi dari desa sendiri, saya yakin pertumbuhan ekonomi Mojokerto bisa menembus 8 persen dan kesejahteraan masyarakat semakin merata," pungkasnya.
Ground breaking KDMP di Mojokerto ini menjadi tonggak awal penguatan kelembagaan ekonomi desa sebagai basis pemerataan ekonomi berbasis kerakyatan. Turut dihadiri Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, jajaran perangkat daerah, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Editor : Zainul Arifin