Aksi Demo Buruh di Jombang, Tuntut Kenaikan UMK 2026 dan Pembatalan PHK Massal

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (PTP SBPJ–GSBI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

Aksi itu digelar untuk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Jombang 2026 sebesar 8-10 persen dan pembatalan PHK massal salah satu perusahaan kayu lapis di Kecamatan Diwek.

"Ada dua tuntutan yang kita suarakan pada aksi ini, Yakni kenaikan UMK Jombang dan PHK sepihak,” kata Koordinator Aksi, Hadi Purnomo, saat ditemui wartawan di sela-sela aksi demonstrasi.

Menurut Hadi, rendahnya kenaikan UMK pada 2026 yang diperkirakan hanya sebesar 3,6 persen, tidak realistis mengingat pada tahun depan, harga-harga bahan pokok maupun kebutuhan rumah tangga bakal mengalami kenaikan.

"Tuntutan UMK naik 8 sampai 10 persen itu sudah mendekati layak, seiring kebutuhan hidup di 2026 yang juga pasti mengalami kenaikan. Harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik," ucapnya.

Hadi mengungkapkan, massa buruh juga meminta Pemerintah Kabupaten Jombang agar mengambil tindakan tegas atas PHK massal yang dilakukan salah satu perusahaan di Kabupaten Jombang, yakni merumahkan 105 orang pekerja. 

“Tuntutan kami yang kedua terkait PHK sepihak yang dilakukan oleh PT SGS. Kemarin (yang di PHK) sebanyak 105 orang,” ungkapnya.

PHK terhadap 105 buruh yang dilakukan oleh perusahaan kayu lapis, disebut Hadi merupakan langkah yang tidak etis, tidak prosedural, dan tidak berdasar. Menurutnya, para buruh yang di-PHK, tiba-tiba dipanggil pihak manajemen, lalu diberitahu tentang pemberhentian kerja.

“Perusahaan beralasan sedang merugi, makanya dilakukan PHK kepada banyak orang. Tetapi menurut kami, itu alasan yang tidak etis dan tidak logis. Seharusnya perusahaan itu memberitahukan dulu, mengklarifikasi dan tidak asal melakukan PHK,” katanya.

Pada aksi demo di depan pintu gerbang Kantor DPRD Kabupaten Jombang, itu, massa tidak ditemui para wakil rakyat. "Sangat kecewa tidak ditemui satupun anggota DPRD, katanya studi banding. Padahal sudah ada pemberitahuan dari kita, kalau mau menyampaikan aspirasi, DPRD ini lari dari tanggung jawab," katanya.

Setelah puas melakukan orasi, belasan orang perwakilan dari massa buruh, melakukan pertemuan di Kantor DPRD Jombang dengan perwakilan Sekwan DPRD Jombang yang diikuti Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Isawan.

"Intinya kami kami dari pemerintah ingin melakukan pembinaan kepada perusahaan agar sesuai dengan prosedur kemudian dari teman-teman bisa mendapatkan pemahaman berkaitan mekanisme dari PHK tersebut. Dan nanti, pada kami akan ditemui oleh DPRD Jombang," kata Isawan.

Editor : Zainul Arifin