Reses di Jombang, Legislator Diberondong Keluhan Sekolah Rusak dan Kesejahteraan Guru Ngaji

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Sumardi diberondong keluhan sekolah rusak dan kesejahteraan guru ngaji saat reses atau serap aspirasi masyarakat II 2025 di Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila, Mojowarno Jombang, Selasa (1/7/2025).

Reses menggandeng kepala sekolah, guru lembaga pendidikan formal, guru ngaji, tokoh agama, tokoh pemuda hingga tokoh masyarakat,

Fery Kurniawan, Kepala SMK Pancasila melontarkan kondisi lembaga pendidikan yang embannya ini cukup memprihatinkan. Kondisi itu bukan hanya pada sarana pendidikan, hak siswa kurang mampu dalam memperoleh beasiswa disebutnya juga berkurang. Mulai banyaknya bangunan yang rusak hingga kurang maksimalnya Program Indonesia Pintar (PIP).

Fery mengungkapkan, dahulu siswa yang mendapat PIP ada banyak. Namun, saat ini ada pemangkasan alias menurun. Menurutnya, para siswa masih membutuhkan itu. Sebab, rata-rata tingkat perekonomian di desa menengah kebawah.

"Pemangkasan PIP, awalnya dapatnya banyak, tapi sekarang menurun. Kami rata-rata menengah ke bawah. Harapan kami, semoga permohonan PIP dari siswa SMP, SMA, SMK ini bisa terserap," kata Fery di hadapan anggota komisi A DPRD Jatim itu.

Senada dengan pernyataan Kepala SMA Pancasila, Muhammad Nur Husaini. Ia mengatakan kondisi bangunan sekolah swasta rusak dan PIP juga dialami di lembaga pendidikan yang diembannya.

Namun, ia menambahkan tentang persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada guru yang mengajar di lembaga pendidikan swasta naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Menurutnya ada kesenjangan antara guru yang mengajar di lembaga pendidikan naungan Kementerian Agama (Kemenag) dengan guru dalam naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Husaini menyebut, dalam naungan Kemenag masih ada Inpasing sementara dalam naungan Diknas hal itu ditiadakan.

"TPP naungan Kemenag sama Diknas ada kesenjangan, Kemenag ada Inpasing. Naungan Diknas atau Cabdin, inpasing sudah lama ditiadakan, jadi hanya mendapat TPP. Barangkali bisa diadakan kembali, sehinggabukan naungan kemenag saja," lontarnya.

Sementara, Mubaiyyinah seorang guru Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di Mojowarno juga menyampaikan aspirasinya di hadapan Legislator Jatim. Ia menyayangkan absennya kepedulian pemerintah pada guru TPQ. Sebab, hingga saat ini menurutnya kesejahteraan guru ngaji masih jauh dari kata pantas.

"Pendidikan Alquran, jarang yang mendukung
Apalagi tingkat provinsi. Tingkat desa masih minim, tempat mengaji masih memprihatinkan, kami minta gaji guru ngaji. Kami berharap ada insentif guru ngaji di Mojowarno," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Sumardi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi fasilitas sekolah yang dinilai sudah tak layak hingga membahayakan. Diakui olehnya, banyak bagian gedung sekolah SMK Pancasila yang sudah rapuh dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Bukan hanya soal sekolah rusak, Legislator Jatim yang akrab disapa Cak Sumardi ini juga menampung aspirasi soal program PIP hingga kesejahteraan guru ngaji atau guru TPQ.

Terkait PIP dan guru TPQ pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif. Sebab, ada beberapa kajian hingga data yang harus dibedah untuk mengurai persoalan itu.

Namun, untuk persoalan sekolah rusak. Asoirasi itu sudah ditindaklanjuti dan saat ini dalam proses pengawalan program.

"Kami banyak menerima keluhan terkait fasilitas sekolah. Kalau soal bangunan memang ini sudah tua dan sebagian besar rusak. Ini perlu segera mendapat perhatian, apalagi di tengah persaingan dunia pendidikan yang semakin kompetitif," ujar Sumardi saat diwawancarai di lokasi.

SMK Pancasila ini merupakan sekolah swasta yang telah lama berdiri dan menjadi tumpuan pendidikan bagi siswa-siswa di wilayah pinggiran. Sayangnya, sejak pertama kali dibangun, gedung sekolah belum pernah mendapat renovasi besar.

Untuk persoalan sekolah rusak, pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi itu dalam dekat ini. Pihak sekolah telah mengajukan proposal bantuan dari APBD Jatim. Ia akan mengawal pernohonan bantuan tersebut agar bisa segera direalisasikan demi keselamatan dan kelancaran proses belajar siswa.

"Proposal sudah kami masukkan ke dinas terkait. Harapannya segera ada realisasi. Sementara ini, ruang kelas yang rusak digantikan dengan ruang lain yang masih bisa dipakai agar kegiatan belajar tetap berjalan," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

SMK Pancasila sendiri saat ini memiliki sembilan rombongan belajar (rombel). Namun, keterbatasan ruang membuat sekolah harus memutar otak dalam menyiasati kegiatan pembelajaran.

"Kedepan kami akan rancang bangunan bertingkat agar bisa menampung lebih banyak siswa. Kami akan bangun secara bertahap dan berkelanjutan sesuai anggaran yang tersedia," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto