Wali Kota Mojokerto Respon Soal Perubahan Regulasi Penyaluran Bantuan Program Sembako

MOJOKERTO, iNews.id - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akan berencana mengirim surat kepada Kantor Pos untuk meminta data rincian jumlah penerima bansos sembako tahun 2022 di Kota Mojokerto. 

Hal ini untuk merespon soal adanya perubahan regulasi penyaluran bantuan program sembako tahun 2022 dari yang sebelumnya melibatkan e warung yang tersebar di 18 Kelurahan di Kota Mojokerto menjadi hanya diserahkan di Kantor Kecamatan. Pemkot Mojokerto juga tidak diberi tembusan terkait rincian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga

Kecelakaan Maut di Jalan Raya Domas, Motor Adu Kambing 2 Pengendara Tewas di Lokasi Kejadian

"Meskipun luas wilayah kita kecil, namun jika proses penyalurannya dikumpulkan jadi satu di setiap kantor kecamatan maka jelas akan menimbulkan kerumunan. Apalagi saat ini masih pandemi dan mayoritas jumlah penerima bansos adalah manula sehingga sangat membahayakan bagi mereka," ungkapnya saat meninjau penyerahan bantuan program sembako tunai senilai Rp 200 ribu perbulan di kantor Kecamatan Prajurit Kulon, Jumat (4/3/2022) siang.

Untuk itu, lanjut Ning Ita sapaan akrab Ika Puspitasari, hari ini pihaknya berkirim surat secara resmi ke Kantor Pos untuk meminta data rincian jumlah penerima bansos sembako tahun 2022 se Kota Mojokerto. Sehingga hal-hal yang perlu dievaluasi kedepan bisa sama-sama diupayakan.

"Kita ini kan sama-sama diposisi pemerintah, tentu bagiamana bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat itu tujuan kita," imbuhnya.

Baca Juga

4 Karang Taruna di Mojokerto Serentak Renovasi Musala dan Pos Kamling hingga Lapangan Voli

Dia mengatakan, tahun ini penyerahan bantuan dilakukan di masing-masing kecamatan, sehingga banyak menimbulkan kerumunan. Karena jumlah penerima bansos Kota Mojokerto sebanyak 7.900 orang meskipun tersebar di tiga kecamatan.

Masih kata Ning Ita, sebelum-sebelumnya, penyerahan bantuan sembako bisa diambil melalui 14 e warung yang tersebar di 18 kelurahan di Kota Mojokerto. Sehingga selain lokasi pengambilannya lebih dekat, juga tidak menimbulkan antrian dan kerumunanan.

"Kalau sekarang kan lain, ngambilnya di kantor kecamatan, sehingga jelas saja berkerumun. Karena per kecamatan memangku 6 kelurahan dengan jumlah penerima ribuan," bebernya.

Baca Juga

Edan! Suami di Mojokerto Jual Istri untuk Threesome di Hotel sambil Bawa Anaknya yang Masih Kecil

Selain itu, lanjut Ning Ita, pihaknya dibikin kesulitan saat menerima pertanyaan dan protes warga terkait persoalan distribusi dan sasaran bansos. Sebab Pemkot Mojokerto tidak diberi tembusan terkait rincian data penerimanya.

"Kita hanya diberi data glondongan saja, sehingga saat ada protes dari masyarakat, kita kebingungan untuk menindaklanjutinya," bebernya.

Editor : Trisna Eka Adhitya