Kota Mojokerto Kalahkan Seluruh Kabupaten/Kota se-Jatim Dalam Standar Pelayanan Minimal

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Kota Mojokerto menjadi kota terbaik di Jawa Timur dalam capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022. Hal ini terungkap dari hasil penilaian yang dilakukan Kemendagri dengan nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) sebesar 98,86 persen atau masuk kategori Tuntas Utama. 

Sehingga kota kecil berjuluk 'Spirit Of Majapahit' ini menduduki rangking pertama IPSPM mengungguli 37 kabupaten atau kota lain di Jawa Timur.

Baca Juga

Jejak Sang Proklamator Semakin Terasa Setelah Pemkot Rubah Nama Jalan Ini Jadi Ir. Soekarno

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengungkapkan capaian ini menjadi tambahan semangat bagi jajaran Pemkot Mojokerto dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Mojokerto.

"Tentunya Pemkot akan semakin berupaya maksimal dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pelayanan bagi warga Kota Mojokerto," ungkapnya.

Ning Ita melanjutkan capaian urusan tertinggi pada Triwulan IV dicapai pada bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebesar 100.00 persen. Sedangkan untuk bidang pendidikan nilainya sebesar 99,81 persen, bidang kesehatan sebesar 97,83 persen, bidang trantibumlinmas sebesar 96,34 persen dan bidang sosial sebesar 99,20 persen.

Baca Juga

Pj Wali Kota Mojokerto Lepas Jemaah Haji ke Tanah Suci Secara Virtual

"Kita tidak boleh berpuas diri, karena sebagai kota terkecil se Jawa Timur atau bahkan se Indonesia, sudah sepatutnya capaian IPSPM kita harus lebih unggul dibandingkan daerah lain yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk lebih besar," tegasnya.

Untuk itu, dia berharap, komitmen dan kerja sama kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat menggenjot nilai IPSPM lebih bagus lagi.

"Yang sudah 100 persen harus kita pertahankan, yang belum ayo kita upayakan bersama agar mencapai nilai tersebut," pungkasnya.

Baca Juga

Garap Pengelolaan Sampah, Pemkot Mojokerto Gandeng Perusahaan Rintisan

Sekedar informasi, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berkaitan dengan evaluasi pelaporan SPM Tahun 2022 melalui sistem pelaporan SPM Bangda Kemendagri (e-SPM), pemerintah daerah diminta untuk melakukan penginputan data capaian SPM setiap triwulan.

Hal tersebut bertujuan untuk melihat progres capaian penerapan SPM di daerah, serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dihadapi daerah dalam capaian penerapan SPM.

Editor : Trisna Eka Adhitya