Kemko PMK Akan Revisi PP 109/2012 Untuk Kendalikan Perokok Anak dan Kematian

JAKARTA, iNews.id -  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan akan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan perokok anak dan kematian.  

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto dalam keterangan resminya, Rabu (3/8/2022) mengatakan, revisi diperlukan untuk menyelaraskan dengan Perpres nomor 18 tahun 2020. 

Baca Juga

Nicholas Saputra Kemalingan, Rokok dan Barang Berharga Dicuri

“Revisi ini, merupakan suatu kebutuhan regulasi yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menargetkan turunnya perokok usia 10-18 tahun dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen di tahun 2024 sehingga revisi ini fokus untuk mengendalikan perokok pemula dalam upaya perlindungan anak,” katanya.

Hal ini, menurut Agus karena jumlah perokok anak saat ini mulai menghkawatirkan. Sebanyak 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun. Dengan banyaknya perokok anak ini dikhawatirkan kematian akibat rokok akan meningkat yakni 6 dari 10 kematian tertinggi (stroke, jantung, diabetes, PPOK, hipertensi, dan kanker) dipengaruhi oleh rokok (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tahun 2019.

“Jumlah perokok anak juga meningkat, 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun,” ungkapnya. 

Baca Juga

4 Bahan Campuran Rokok yang Populer di Masa Lalu, Resep Aneh Tapi Nyata

Saat ini, jumlah perokok dewasa di Indonesia sebanyak 70,2 juta. Hal itu berdasarkan hasil dari survei lapangan yang dilakukan oleh Global Adults Tobacco Survey (GATS) pada tahun 2021 silam. 

Agus mengatakan jika perokok anak tidak dikendalikan, maka prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16% (Global Youth Tobacco Survey (GYTS), Riskesdas, Siskernas). Oleh karena itu, kata Agus, PP nomor 109/2012 perlu dilakukan revisi untuk menguatkan regulasi yang masih lemah. 

“Walaupun bukan satu-satunya cara untuk mencegah perilaku merokok, tetapi cara tersebut dapat memperbaiki celah regulasi yang masih dianggap lemah,” paparnya. 

Agus mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 beberapa waktu lalu.  
 

Editor : Trisna Eka Adhitya