JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Perang Rusia-Ukraina menimbulkan keadaan yang sangat kompleks dan dinamis bagi pemulihan ekonomi Indonesia. IMF pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2022 berada pada 3,6 persen, turun 0,8 poin dari proyeksi.
Sri Mulyani menuturkan, lonjakan inflasi global dan percepatan kebijakan moneter global, Khususnya di Amerika Serikat menjadi faktor yang juga menjadi disrupsi ekonomi selain pandemi Covid-19.
"Perang Rusia-Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi atau supply yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem tinggi harga-harga komoditas global," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Dinamisnya harga minyak mentah pada kisaran 100 dolar AS per barel turut jadi perhatian Sri Mulyani. Sejak awal tahun (year to date), harga gas alam naik 127,0 persen, batu bara naik 137,3 persen, CPO naik 26,1 persen, gandum naik 56,5 persen, dan jagung naik 34,3 persen.
"Tingkat inflasi di AS yang sangat tinggi yaitu 8,4 persen, tertinggi dalam 40 tahun terakhir, menjadi ancaman nyata bagi pemulihan ekonomi AS dan bahkan ancaman dunia. Bank Sentral AS The Fed, akan melakukan percepatan pengetatan moneter. Saat ini, kenaikan suku bunga acuan diperkirakan dapat terjadi hingga tujuh kali di tahun 2022 dan berpotensi diikuti dengan kontraksi balance sheet yang menyebabkan lebih ketatnya kondisi likuiditas global," kata dia.
Sementara itu, sejak awal 2021 sampai dengan Maret 2022, sejumlah negara berkembang G20 seperti Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan telah menaikkan suku bunga acuannya secara sangat signifikan. Secara indeks harga pangan dunia telah mengalami kenaikan 145,0 persen dibanding situasi awal 2020.
Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini, kata dia, harus diwaspadai, khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.
"Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah, apakah segera mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi," tuturnya.
Selain itu, menurutnya kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market. Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif.
"Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua, yaitu pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD, legislatif, yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini," ucapnya.
Sri Mulyani menuturkan, krisis seperti saat ini sama seperti pandemi Covid-19, yang tidak mungkin diselesaikan secara individual oleh satu negara mana pun. Menurutnya, kerja sama global menjadi keharusan.
"Dalam forum G20, eskalasi risiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presidensi Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut," ujarnya.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
