JOMBANG, iNewsMojokerto.id - PT Java Fortis Corporindo mulai pembangunan Jombang Industrial Estate (JIE) setelah peletakan batu pertama (groundbreaking) bersama Pemkab Jombang, di Jalan Raya Kabuh-Tapen, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Jumat (20/11/2026).
Kawasan industri dengan luas hingga 400 hektare itu diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jombang. Selain membuka peluang investasi, pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Direktur Utama PT Java Fortis Corporindo Cornelis Paul Tehusijarana menyampaikan, pembangunan Jombang Industrial Estate bukan sekedar menyediakan lahan bagi industri dan investasi, tetapi juga menyediakan infrastruktur dan lahan bagi kegiatan investasi.
"Kami memiliki harapan besar agar kehadiran kawasan industri ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Jombang, khususnya masyarakat di sekitar kawasan," ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Jombang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal itu didukung dengan letak geografis yang strategis, infrastruktur, sumber daya daerah, serta produktivitas masyarakat.
Menurut Paul, pembangunan kawasan industri tersebut telah melalui sejumlah tahapan perencanaan, kajian, koordinasi, serta pemenuhan persyaratan perizinan.
Di antaranya penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), persetujuan analisis dampak lalu lintas (andalalin), hingga persyaratan tata ruang, drainase, pengendalian banjir, dan persetujuan bangunan gedung.
"Kami berharap pertumbuhan kawasan industri ini nantinya bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Jombang. Baik melalui kesempatan kerja, peluang usaha, maupun tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi mengatakan, pembangunan Jombang Industrial Estate menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam menghadirkan investasi produktif. Keberadaan kawasan industri ini diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Dia menyebut, pengembangan kawasan industri tersebut telah sejalan dengan arah penataan ruang Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021–2041.
Warsubi mengatakan Pemkab Jombang, turut memberikan dukungan dan fasilitasi sesuai kewenangan. Di antaranya percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta koordinasi dan pengusulan pengeluaran rencana lokasi pengembangan kawasan industri dari peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kepada instansi berwenang.
"Awal mula kami mengundang Java Fortis terkait pengembangan kawasan industri ini pada Juli 2025, saat awal kami menjabat. Kami berharap kawasan industri ini segera dibangun untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan," katanyq.
Warsubi mengatakan bahwa salah satu keunggulan lokasi kawasan industri di Kecamatan Kabuh adalah aksesibilitas menuju sejumlah pusat ekonomi. Jaraknya dengan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sekitar 68 kilometer.
"Kawasan ini juga memiliki akses melalui jalan tol Gedeg maupun Tembelang," kata Warsubi.
Pengembangan kawasan industri yang saat ini disiapkan seluas sekitar 150 hektare berpotensi diperluas hingga 400 hektare. Menurut Warsubi, wilayah Kabuh masih memiliki sejumlah lahan yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan industri.
"Kami berharap kawasan ini bisa cepat berkembang dan menarik investor. Kalau nantinya kebutuhan lahan bertambah, masih ada potensi pengembangan di wilayah sekitar," ungkapnya.
Selain pengembangan kawasan, Warsubi juga menekankan pentingnya konektivitas antara kawasan industri dengan permukiman pekerja. Pemkab Jombang membuka peluang koordinasi dengan pengelola kawasan, pemerintah pusat, serta pelaku usaha perumahan untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi karyawan, termasuk melalui skema subsidi.
Warsubi juga meminta pengelola kawasan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta membangun kemitraan dengan UMKM dan pelaku usaha setempat
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
