Prasetyo menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha.
“Nah, namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan bapak wakil presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” kata dia.
Ketua DPR, Puan Maharani mengaku telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dari para anggota DPR. Usulan HMP itu disebut-sebut telah ditandatangani sekitar 25 anggota DPR.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Puan menyatakan akan menindaklanjuti usulan itu di masa persidangan ini. Dia menjelaskan, pembahasan itu mencakup mekanisme tindak lanjut penggunaan HMP.
"Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ucap Puan.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
