JOMBANG, iNewsMojokerto.id — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa peran NU tidak berhenti pada kerja sama dengan pemerintah. NU juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kehidupan masyarakat dan menjaga kekuatan negara-bangsa melalui semangat saling membantu.
Penegasan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Lapangan Untung Suropati Tambakberas Kabupaten Jombang, Kamis (27/8/2026). Sambutan tersebut disampaikan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet, serta para ulama dan delegasi Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah.
Gus Yahya kemudian mengingatkan kembali prinsip ta’awun atau tolong-menolong yang telah menjadi bagian penting dari pemikiran para pendiri NU. KH Yahya mengutip pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi NU yang menempatkan semangat tolong-menolong sebagai salah satu landasan kehidupan bermasyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang dibangun di atas prinsip ta’awun tidak akan terjebak pada pertanyaan mengenai siapa yang paling berkuasa atau siapa yang berada di posisi lebih tinggi. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat akan diarahkan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.
“Semua orang berpikir tentang kerja sama, tolong-menolong untuk kepentingan bersama, untuk kekuatan bersama, untuk kemuliaan bersama,” kata ketua umum PBNU tersebut.
Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan perumusan kebijakan organisasi. Lebih dari itu, Muktamar NU diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat semangat ta’awun di tengah masyarakat.
Ta’awun, menurut dia, tidak boleh hanya berlaku di antara sesama warga Nahdlatul Ulama. Semangat tersebut harus diperluas menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen bangsa. “Bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja,” ujarnya.
Yahya juga mengatakan, Muktamar ke-35 menjadi momentum penting bagi NU untuk meneguhkan kembali arah perjuangan organisasi agar manfaat keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat. Ribuan delegasi dari berbagai cabang hadir dalam Muktamar ke-35. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan gambaran besarnya kekuatan sosial Nahdlatul Ulama di Indonesia.
“Warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 57 persen dari seluruh penduduk muslim di Indonesia,” katanya.
Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai sekitar 244 juta jiwa, ia memperkirakan jumlah warga NU mencapai lebih dari 120 juta orang. Besarnya jumlah tersebut, kata dia, sekaligus menghadirkan tanggung jawab yang sangat besar bagi organisasi. “Ini adalah konstituensi yang sangat besar dan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar,” ujarnya.
Karena itu, setelah melalui perenungan dan pembahasan panjang, PBNU sampai pada keyakinan bahwa NU tidak bisa berjalan sendiri jika ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
NU harus mampu membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah dan dapat menjadi penyangga sekaligus mitra strategis dalam membantu memastikan berbagai agenda dan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. “Tidak ada jalan lain bahwa organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah,” tegas Gus Yahya.
Kerja sama itu, kata Gus Yahya, bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi harus diwujudkan melalui koordinasi berbagai ikhtiar NU dengan kebijakan dan program pemerintah.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas para pengurus dan kader NU agar mampu menjadi penghubung yang efektif antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
“Bagaimana ke depan para pengurus NU dapat dikembangkan kinerjanya, dikembangkan kapasitasnya, sehingga akan menjadi penghantar yang lebih efektif dalam membantu membawakan manfaat dari program-program dan agenda pemerintah untuk rakyat kepada rakyat,” tuturnya.
Muktamar ke 35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2027. Dalam forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, akan dilakukan pemilihan kepempimpinan NU dan perumusan kebijakan organisasi.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
