PACITAN, iNewsMojokerto.id - Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menggelar pertemuan silaturahmi membahas APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sekaligus memperingati Hari Desa, Sabtu (17/1/2026).
Forum yang diikuti seluruh Kepala Desa se Pacitan itu, juga dihadiri oleh Forkopimda setempat, mulai kepolisian, TNI, Kejaksaan hingga dinas terkait di Pemkab setempat.
Wakapolres Pacitan Kompol Mochamad Mukid yang hadir pada pertemuan tersebut mengingatkan akan kerawanan pengelolaan APBDes. Dia pun mengingatkan untuk menggunakannya tepat sasaran, agar tidak terjerat korupsi. Dengan begitu dapat hidup damai serta sejahtera.
"Setiap dana yang dikucurkan pasti berkaitan dengan peraturan. Tidak sedikit terjadinya penyelewengan anggaran. Maka, harus tepat sasaran dan peruntukan, jangan sampai ada penyimpangan. Ini pentingnya kita saling mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran, karena lebih baik mencegah daripada mengobati," kata Kompol Mukid.
"Sesuai amanah dari bapak Kapolres kepada FKKD, yang pertama tentang anggaran desa terkait pelaporan harus sesuai dengan yang ada. Adanya undang undang KUHP yang baru termasuk KUHAP No 30 Tahun 2025," kata Kompol Mukid, melanjutkan.
Sesuai amanah Kapolres, Kompol Mukid juga meminta para kepala desa untuk antisipasi bencana di tengah cuaca ekstrem. Selain itu juga agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana seperti perjudian, miras, Kekerasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan tidak memakai knalpot brong, yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Kami juga berharap tiap desa melakukan pemasangan CCTV minimal 3 buah untuk nantinya terkoneksi dengan Reskrim Polres Pacitan, mengantisipasi terjadinya suatu kejadian sehingga kami bisa terbantu dengan CCTV tersebut," tandasnya.
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Pacitan utomo mengatakan bahwa dana desa terjun sangat luar biasa, walaupun pada tahun ini masih belum jelas penggunaannya.
"Bahwa desa mengalami beberapa permasalahan termasuk pembangunan yang ada di masing masing desa. Namun sebesar apapun dana desa akan tetap melaksanakan sesuai dari peraturan yang berlaku," ujarnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
