Ancaman itu disebutnya bukan sekadar gertakan. Mereka mengancam melakukan pembangkangan terhadap seluruh program Pemkab Mojokerto dan memboikot setiap agenda kunjungan kerja Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, ke wilayah pedesaan.
Pantauan di lokasi, nampak spanduk bernada satir dan tajam seperti "Jangan Potong Gaji Kami" serta "Manusiakan Manusia" menghiasi gerbang kantor bupati. Para pendemo menilai, pemangkasan ADD secara drastis merupakan langkah regresif yang mengabaikan beban kerja pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.
"Kami tidak akan membubarkan diri sebelum Bupati turun langsung menemui kami dan memberikan jaminan hitam di atas putih. Ini bukan sekadar angka anggaran, ini soal martabat dan keberlangsungan hidup perangkat desa," tambahnya.
Kegagalan Sekda dalam menjembatani aspirasi massa mengindikasikan adanya sumbatan komunikasi politik yang serius di internal Pemkab Mojokerto. Jika pemboikotan PBB benar-benar terjadi, Kabupaten Mojokerto terancam menghadapi krisis fiskal dan stagnasi pembangunan di tingkat desa pada tahun 2026 mendatang.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
