SURABAYA, iNewsMojokerto.id - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan tak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri, SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia mengatakan kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri sepenuhnya dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan Komite, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
"Penyusunan RKAS merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik," kata Aries dalam keterangan diterima iNewsMojokerto.id, Minggu (24/8/2025).
Menurut Aries, setiap sekolah negeri di Jawa Timur mendapatkan dukungan anggaran dari berbagai sumber, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) serta partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Apabila dana BOS dan BPOPP belum mencukupi untuk mendukung seluruh program kegiatan satuan pendidikan selama satu tahun ajaran, maka diperkenankan menggalang partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela, yang dilakukan secara transparan, berdasarkan hasil musyawarah bersama antara pihak Komite dan Sekolah.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
