JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Kepengurusan LBH DPP K-SARBUMUSI berubah. Pelantikan pengurus LBH DPP K-SARBUMUSI digelar di Lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.
Pelantikan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Nomor 172/DPP.KSBMI/44/A-1/VIII/2025. Dalam acara pelantikan ditandai dengan pembacaan ikrar yang dipandu langsung oleh Presiden DPP K-SARBUMUSI, H. Irham Ali Saifuddin, M.A., dan diikuti seluruh pengurus baru. Proses pelantikan secara simbolis dipimpin oleh Direktur LBH DPP K-SARBUMUSI, Dr. Muhtar Said, S.H., M.H.
Dalam ikrar tersebut, seluruh pengurus menegaskan komitmen untuk setia pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, serta menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia.
Lebih menariknya Komitmen untuk terus berkhidmat di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) kembali ditunjukkan oleh salah satu kader terbaik asal Mojokerto Jawa timur,
H. Lukman Sugiharto Wijaya, M.H., M.Si., Ph.D., atau yang akrab disapa Gus Lukman.
Ia secara resmi dilantik sebagai Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K-SARBUMUSI) untuk masa khidmah 2025–2028.
Gus Lukman menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kepengurusan LBH DPP K-Sarbumusi adalah bentuk ikhtiar serta tabarukan sebagai kader NU di bidang advokasi dan bantuan hukum.
"Sebagai kader Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai advokat, maka akan terus belajar untuk dapat berkhidmat di NU atau Banom-banomnya, tak terkecuali di LBH DPP K-SARBUMUSI. Ini sebagai ikhtiar dan tabarukan," ungkapnya.
Gus Lukman merupakan figur akademisi sekaligus praktisi hukum yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan ke-NU-an. Penugasan sebagai Wakil Direktur LBH ini memperkuat eksistensinya dalam dunia advokasi berbasis nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah.
Dalam sambutannya, Dr. Muhtar Said menyampaikan bahwa kepengurusan periode ini akan menitik beratkan pada pembenahan administrasi kelembagaan.
“Administrasi ini akan menjadi warisan penting untuk proses akreditasi. Kalau kepengurusan hanya menangani perkara lalu selesai tanpa tertib dokumentasi, itu bukan organisasi. Itu hanya paguyuban,” tegasnya.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
