Mufid menegaskan, sertijab bupati dan wakil bupati perlu diketahui publik. Lantas, keberadaan dan peran wartawan sangat diperlukan dalam konteks ini. Ia pun meminta DPRD Jombang berbenah dalam keterbukaan publik.
"Kami wartawan bukan pengemis, yang perlu dibatasi kinerjanya. Kami wartawan profesional pasti memahami dan memiliki etika dalam peliputan, termasuk siap diatur agar acara berjalan tertib. Tapi bukan dibatasi hanya untuk masuk ke gedung wakil rakyat," katanya.
Mufid menyebut, DPRD Jombang terlalu berlebihan dalam menerapkan protokol peliputan di gedung wakil rakyat itu. Sebab, memasuki gerbang DPRD saja harus dibatasi.
"Kalau masuk ruang paripurna saya memaklumi karena tempatnya terbatas. Tapi, kami dan kawan-kawan wartawan yang lain sudah dicegat di depan gerbang dan tidak diperbolehkan masuk tanpa id card dari Sekwan," ucapnya.
"Ini sangat konyol, padahal gedung Dewan sangat luas. Dan terus kenapa kami yang beranggotakan 30, hanya diberi 1 id card saja, ini apa namanya kalau bukan pembatasan terhadap jurnalis?," lanjut dia.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
