JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo saat menjadi pemimpin upacara HUT RI ke-79 membeber capaian mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi secara nasional, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Jombang mencatat adanya 7.408 jiwa penduduk tergolong dalam kategori miskin ekstrem, mewakili 0,53 persen dari total populasi. Angka itu menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 0,40 persen atau 4.472 jiwa dibandingkan tahun 2022.
Kemudian pada 26 Februari 2024, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merilis hasil estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota untuk 2023.
"Dalam laporan tersebut, persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Jombang tercatat sebesar 0,50 persen atau 6.390 jiwa," paparnya.
Penurunan itu mencerminkan upaya serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui berbagai program yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik.
Salah satu kebijakan yang sedang diusahakan saat ini adalah memastikan seluruh kelompok masyarakat miskin diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan target 100 persem kepesertaan.
"Saat ini, capaian kepesertaan sudah mencapai 98 persem, dan diupayakan selesai pada Agustus ini agar seluruh masyarakat Kabupaten Jombang dapat terlindungi oleh layanan JKN," ujarnya.
Selanjutnya, kata Narutomo, penanganan stunting di Kabupaten Jombang menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam rentang tahun 2019-2024 cenderung mengalami penurunan.
Pada tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 8,39 persen dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 6,29 persen. Pada bulan April 2024, prevalensi stunting bahkan tercatat rendah, yaitu sebesar 5,85 persen.
"Inj mencerminkan kinerja baik dari tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Jombang yang melakukan pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan kehamilan, pemantauan kesehatan ibu hamil, hingga pemberian bantuan makanan bergizi bagi anak usia sekolah," ucapnya.
Kabupaten Jombang juga tidak terlepas dari dampak inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Jombang secara rutin memantau Indeks Harga Pangan (IHP) untuk mengendalikan laju inflasi. Pada minggu pertama Agustus, IHP Kabupaten Jombang tercatat -0,96 persen, menurun dari pada minggu keempat Juli sebesar 1,45 persen.
"Untuk menekan inflasi, Pemerintah Kabupaten Jombang menerapkan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Kebijakan jangka pendek mencakup stabilisasi harga bahan pangan pokok, terutama pada 20 komoditas utama seperti beras, cabai, minyak goreng, dan daging. Kebijakan jangka menengah dilakukan melalui gerakan pangan murah yang menjual bahan pangan berkualitas dengan harga lebih terjangkau.
"Sedangkan kebijakan jangka panjang berfokus pada proteksi yang memastikan proses supply dan demand bahan pangan pokok berjalan dengan lancar", ungkapnya.
Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Jombang juga aktif dalam upaya penyelamatan aset yang mangkrak melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pengambilalihan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti ruko simpang tiga.
"Sebagai masyarakat Jombang, kita harus mendukung produk-produk lokal dengan cara membeli dan menggunakan hasil pertanian maupun produk UMKM setempat. Jangan sampai kita dijajah oleh bangsa sendiri dalam bentuk ketergantungan pada produk luar," ujarnya.
Semua upaya itu adalah manifestasi dari rasa cinta tanah air. setiap individu memiliki peran untuk berkontribusi, sekecil apapun, sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan demikian, kebebasan dan kemerdekaan sejati bagi masyarakat Kabupaten Jombang dapat dirasakan dan nikmati bersama.
Terkait tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” yang diusung tahun ini menggambarkan transisi penting yang sedang terjadi di Indonesia. Bukan hanya tentang perpindahan Ibu Kota Negara, tetapi juga tentang perubahan kepemimpinan bangsa dan negara kita yang menjadi simbol persatuan seluruh masyarakat Indonesia.
"Ibu Kota Negara yang baru adalah tonggak sejarah yang dibangun oleh putra-putri bangsa kita. Oleh karena itu, kita patut berbangga dan turut mendukung pembangunan ibu kota negara yang baru agar dapat mewujudkan cita-cita bersama, yakni pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, dan membuka peluang untuk tumbuh bersama demi menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045," kata Narutomo.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
