MOJOKERTO - DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong dinas kehutanan untuk memaksimalkan program Perhutanan Sosial bagi masyarakat. Harapannya, program tersebut bisa memberi manfaat, terutama bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
Kendati demikian, pengawasan tetap harus dilakukan secara maksimal. Tujuannya, fungsi hutan sebagai kawasan konservasi tetap terjaga.
Pesan itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim Hidayat, menyusul banyaknya hutan gundul di beberapa kawasan. Dia mencontohkan, di wilayah Mojokerto selatan ada belasan hektare hutan gundul akibat penebangan liar.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya banjir. "Pemerintah harus memperketat pengawasan, termasuk memberikan sanksi hukum bagi pelakunya. Kalau tidak, hutan akan rusak dan habis," katanya saat kunjungn kerja di Kantor Cabang Kehutanan Wilayah Nganjuk, Wilayah Kerja Mojokerto Dinas Kehutanan Jatim, Selasa (23/7/2024).
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah menggiatkan reboisasi, salah satunya dengan menanam pohon beringin. Jenis tanaman itu dipilih karena kokoh dan bisa menjadi pengamanan sumber air.
Dia juga mendorong agar masyarakat yang diberi hak kelola Perhutanan Sosial (PS) bisa amanah. Tidak merusak lingkungan. "Harus tetap diawasi. Lingkungan harus dijaga agar tidak terjadi banjir di daerah masing-masing," katanya.
Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Nganjuk, Wardoyo, mengatakan, luas hutan yang saat ini dikelola seluas 104.507 hektare (ha). Jumlah tersebut terdiri atas hutan produksi 76.765 Ha, hutan lindung 13.465 Ha dan kawasan konservasi 14.277 Ha.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
