MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi terhadap Kota Mojokerto yang berhasil menjaga prevalensi stunting di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini disampaikan saat melakukan sidak pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada.
“Kami ditugasi Bapak Presiden untuk memperkuat tata kelola birokrasi penanganan stunting, termasuk dengan sentuhan digital. Itulah mengapa kini banyak daerah yang menerapkan skema digital dalam penanganan stunting, terutama untuk memonitor perkembangan anak,” jelasnya, Senin (6/2/2023).
Secara nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, prevalensi stunting ditargetkan turun hingga 14 persen pada 2024; dari posisi 2022 sebesar 21,6 persen. Sedangkan di Kota Mojokerto, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stuntin per 2022 sebesar 8,4 persen, di bawah rata-rata nasional 21,6 persen dan Provinsi Jatim 19,2 persen.
“Capaian ini harus terus ditingkatkan. Perkuat kolaborasi, termasuk Forkopimda harus mengeroyok program stunting dan kemiskinan bersama-sama,” ujar Anas.
Menurutnya, selain penurunan angka stunting, Kota Mojokerto juga berhasil membuat capaian kinerja yang impresif selama beberapa tahun terakhir. Berbagai inovasi pun terus dimunculkan Pemkot Mojokerto khususnya dalam menangani permasalahan stunting.
Salah satu yang menjadi perhatian Anas adalah adanya program Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe stunting). Melalui program tersebut, warga bisa memanfaatkan sampah organik rumah tangga sebagai pakan maggot.
Kemudian, hasil ternak maggot dijadikan pakan ikan yang dibudidayakan oleh warga. Hasil panen budidaya ikan tersebut kemudian disalurkan kepada warga yang memiliki balita stunting untuk dikonsumsi.
Anas mengakui, bahwa program ini memiliki dampak berkesinambungan. Pasalnya, tidak hanya mengatasi masalah stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen sampah di kota.
"Kinerja Kota Mojokerto cukup impresif dalam beberapa tahun terakhir. Inovasinya juga terus tumbuh,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Ke depan, Anas mengajak Pemkot Mojokerto untuk terintegrasi dengan MPP Digital. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat semakin mudah dalam mengakses layanan pemerintah.
“Kita ke depan sedang bikin MPP Digital, salah satu keunggulannya skema single-sign-on akan diterapkan pada semua lini pelayanan publik, di mana warga dapat mengakses sumber daya dalam semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Sehingga lebih simpel dalam mengakses beragam layanan yang jumlahnya sangat banyak dan bersifat heterogen di Tanah Air,” pungkasnya.
Dalam sidak kali ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari juga tampak hadir. Selain itu, juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Mojokerto.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
