Ratusan Pedagang Sentra Kuliner Jombang Kompak Tolak Sewa Lapak 2026, Ancam Berjualan di Jalanan

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Ratusan pedagang di sentra wisata kuliner Jombang, bulat menolak rencana penerapan sewa lapak per meter yang akan diberlakukan pada 2026. Selain memberatkan para pedagang kecil, juga dinilai tidak mencerminkan upaya pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL).

Hal itu terungkap dalam pertemuan bersama yang digelar di Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Selasa (23/12/2025). Sebanyak 300 pedagang kuliner hadir di pertemuan itu, membubuhkan tanda tangan, menguatkan penolakan mereka terhadap kebijakan dari dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) setempat.

Baca Juga

DPRD Jombang Terima Tunjangan Hingga Rp37 Juta Per Bulan, PKL: Rakyat Sengsara!

Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Spekal) Jombang, Joko Fattah Rochim menilai bahwa kebijakan tersebut lebih mengarah pada kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pembinaan PKL.

“Sebenarnya, kami tidak bermasalah dengan PAD. Masalahnya pembinaan tidak pernah dilakukan. Ibarat Disperindag beli sapi lalu ditaruh di hutan dan dibiarkan mencari makan sendiri,” katanya

Jika skema sewa diterapkan secara tahunan, maka para pedagang pun akan kesulitan mengumpulkan uang. Fattah menyebut bahwa kondisi ekonomi pedagang tidak memungkinkan untuk membayar sewa per meter per tahun, terlebih jika biaya listrik juga harus ditanggung sendiri.

Baca Juga

Merdeka! PKL di Jombang Gelar Upacara dan Peragaan Perjuangan Pahlawan Meraih Kemerdekaan RI

“Dari mana kami mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi, kami semua ini menolak rencana lapak dibuat sewa. Kami ini butuh pembinaan untuk kemajuan, bukan sekedar mengejar PAD,” tegas Fattah sembari mengatakan dirinya telah menemui Bupati Jombang terkait penolakan kebijakan itu.

Lebih lanjut Fattah menjelaskan, selama ini pedagang memasang sendiri fasilitas lapak, termasuk juga instalasi kabel listrik, tanpa pendampingan dari pemerintah.

“Selama ini tidak pernah ada koordinasi dari pihak Disperindag. Apa yang kurang dari PKL tidak pernah ditanyakan. Kabel di lapak saja kami pasang sendiri. Bahkan MCK pun saat ini tidak bisa dipakai,” ujar dia.

Baca Juga

Konser Dewa 19 di Jombang: Wakil Rakyat Sebut Percuma Kalau Tidak Ada Nilai Tambah Bagi Pedagang

Pun demikian, Fattah menegaskan jika para pedagang bersedia membayar listrik secara mandiri jika tidak lagi ditanggung pemerintah, dengan catatan sistem sewa lapak dibatalkan.

Apabila permintaan itu tidak dituruti, para pedagang mengancam akan keluar dari area sentra wisata kuliner dan kembali berjualan di lokasi lama seperti kawasan Alun-alun, Jalan Ahmad Dahlan hingga di Jalan Diponegoro, Jombang dengan membawa fasilitas milik para pedagang seperti kabel dan lainnya.

Editor : Zainul Arifin