Pemerataan Bantuan Keuangan Khusus Desa di Mojokerto Diprotes Kades, Begini Penjelasan Bupati

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Sejumlah kepala desa (Kades) yang tergabung dalam organisasi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto audiensi bersama Bupati Mojokerto, Senin (25/8/2025).  Mereka  memprotes sekaligus meminta penjelasan tentang adanya dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa yang dianggap tidak memihaknya.

"Ini bukan aksi unjuk rasa tapi audiensi, para kades yang tergabung di PKDI merasa kurang puas dengan kebijakan bupati soal dana BK, ini hanya menanyakan saja lebih tepatnya audiensi," kata Ketua PKDI Kabupaten Mojokerto, Sunardi dalam audiensi di kantor Bupati Mojokerto.

Baca Juga

Albarra Bicara Tugas dan Misi Besar Tim Pembina Posyandu Mojokerto, Bukan Sekedar Pelayanan Balita!

Menanggapi hal itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra menjrlaskan, pihaknya tidak pernah diskriminasi dalam penyaluran BKK. Terlebih soal tudingan karena beda organisasi kades.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri ada dua organisasi kepala desa yakni Paguyuban Kepala Desa (PKD) yang dipimpin oleh Miftahuddin Kades Medali dan PKDI yang dipimpin oleh Sunardi Kades Temon.

Bupati Mojokerto yang karib disapa Gus Barra itu menyebut, pihaknya sebenarnya menata ulang dengan tujuan pemerataan kepada desa-desa yang tidak pernah memperoleh bantuan keuangan.

Baca Juga

Bupati Mojokerto Harapkan Seluruh Kepala Desa Untuk Konvergensi Pada Kasus Stunting

Keputusan penataan ulang itu disebutnya berdasarkan kajian yang dilakukan sebelumnya. Artinya, pemerataan Bantuan Khusus merupakan bentuk keadilan berdasarkan kajian matang. "Keputusan yang saya lakukan itu berdasarkan ijtihad sesuai kebenaran saya," kata Gus Barra dihadapan puluhan kades.

Editor : Zainul Arifin