Mendagri Setuju Usulan Presiden Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, iNewsMojokerto.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Tito, usulan ini dapat menjadi solusi atas tingginya biaya penyelenggaraan pilkada dan potensi konflik yang sering terjadi.

"Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Baca Juga

Hai ASN, Ingat Pesan Mendagri Untuk Tahun 2024

Tito menjelaskan bahwa demokrasi dapat diterapkan melalui dua mekanisme, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga termasuk bagian dari sistem demokrasi perwakilan.

"Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," jelasnya.

Tito berencana membahas lebih lanjut usulan ini bersama DPR dan pihak-pihak terkait. Pembahasan akan dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

"Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari, tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," katanya.

Usulan ini sebelumnya diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2024). Saat itu, Prabowo menyoroti tingginya biaya pilkada yang dianggap tidak efisien.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" ujar Prabowo.

Baca Juga

Bantuan Parpol Tahun Depan Siap-siap Naik, Dari Rp1.000 Jadi Rp.3.000 Per Suara

Prabowo juga membandingkan sistem demokrasi di Indonesia dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Di negara-negara tersebut, kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang menurutnya lebih efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya, benar enggak?" jelasnya.

Editor : Trisna Eka Adhitya