Pemkot Mojokerto Adakan Rakor Raperda RDTR

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mengadakan rapat koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Direktorat Jenderal Tata Ruang. 

Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Bertempat di Ruang Rapat bappeda Litbang Kota Mojokerto, Senin (10/4/2023). Kajian dari ahli juga perlu dilibatkan karena hal ini menyangkut program jangka panjang. 

Baca Juga

Kota Mojokerto Sabet Dua Penghargaan Dari Media

"Sosok yang benar-benar ahli, dalam hal ini harus dilibatkan. Mengingat ini adalah jangka panjang, untuk 20 tahun. Karena dampak jangka panjangnya. Sehingga kita benar-benar harus rigid dan detail terkait substansi yang ada di dokumen ini," ujar wali kota.

Pada rapat yang dihadiri Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas PUPR beserta sejumkah jajaran dari masing-masing OPD ini, salah satu pembahasan yang dimunculkan adalah rencana penyesuaian luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

"Kota Mojokerto sebagai daerah perkotaan tidak bisa dijadikan sebagai daerah yang wajib memenuhi ketahanan pangan bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kebutuhan terkait pangan warga Kota Mojokerto harus dicukupi dari mana, berapa besar, ini harus dikaji," terang wali kota.

Baca Juga

Siap-Siap Daftar, Pemkot Mojokerto Buka Program Beasiswa Bagi Mahasiswa

Selain itu, penyesuaian ini juga sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB agar pemda berfokus pada RB berdampak. Salah satu poin RB Berdampak adalah peningkatan investasi. Peluang peningkatan investasi ini dinilai ada di Kota Mojokerto.

Sementara akademisi ahli Perencanaan Wilayah dan Kota asal ITS, Putu Rudy Satiawan, yang turut hadir dalam forum tersebut mengungkapkan pandangannya terhadap gagasan rencana penyesuaian LSD oleh Pemkot Mojokerto.

"Gagasan rencana me-reset LSD ini berdasar. Mengingat kecukupan pangan, tidak bisa hanya berdasarkan regionalisasi. Tapi lintas wilayah, setidaknya provinsi. Ini nanti bisa kita ketahui kebih detail setelah dilakukan kajian," ujar Putu Rudy. 

Editor : Trisna Eka Adhitya