MOJOKERTO , iNews.id - Warga desa Betro kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto mengeluh kesulitan membuang sampah. Penyebabnya tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
Keluhan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Gerindra Hidayat saat menggelar reses di desa Betro Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, Selasa (31/5/2022) malam. Hadir pula dalam helatan serap aspirasi tersebut di antaranya Kepala Desa Betro Sutrikno, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suparmaji, dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tim penggerak PKK, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Iswan dari LPM desa Betro yang menyampaikan keluhan warga terkait sampah. Dia mewakili warga Betro mengeluh kesulitan membuang sampah karena di desanya tidak memiliki TPA. Sementara TPA milik Pemkab Mojokerto berada di Mojosari yang letaknya sekitar 25 kilometer dari desa Betro.
“Saat ini masyarakat membuang sampah ke sungai karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Untuk itu saya, mewakili warga Betro, memohon kepada bapak Hidayat supaya dibuatkan TPA. Tanahnya sudah ada, anggaran untuk membangun yang belum ada,” keluhnya.
Seiring dengan apa yang disampaikan Iswan, Abdurrahman, juga warga Betro, meminta agar dilakukan pengerukan saluran air yang berada di sebelah jalan raya. “Dulu pernah dikeruk tapi sudah lama tidak dikeruk lagi. Sehingga banyak tumpukan sampah,” tuturnya.
Menurutnya, warga sekitar membuang sampah ke sungai (saluran air), sehingga aliran air tidak lancar. Padahal saluran air tersebut merupakan irigasi yang mengairi sawah petani. “Kami mohon agar dilakukan pengerukan aliran air supaya air ke sawah lancar,” pintanya.
Menanggapi keluhan terkait sampah, Hidayat meminta kepada kepala desa untuk membuat proposal dengan perencanaan yang matang. Sebab mengelolah sampah tidak mudah. “Kalau dibuatkan TPA, harus ada tenaga yang mengelolah. Nanti proposalnya diserahkan kepada saya untuk diusulkan pembangunan TPA,” katanya.
Sedangkan untuk pengeruka aliran air, Hidayat masih akan berkoordinasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) provinsi. “Sungai yang bersebelahan dengan jalan raya itu milik BBWS. Nanti saya koordinasikan dulu dengan BBWS,” ujarnya.
Sutrikno mengatakan, desa Betro sudah lama merencanakan membangun tempat pembuangan sampah. Namun hingga saat ini belum terlaksana akibat terkendala masalah anggaran. “Rencananya dibangun di lapangan. Tapi anggarannya cukup besar karena harus membuat pagar tembok mengelilingi lapangan,” jelasnya.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
