JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum (PPDU) Peterongan Jombang, KH. Zainul Ibad As'ad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping yang memiliki basis massa, kemampuan bekerja, serta tidak banyak menuntut.
Gus Ulip, sapaan akrabnya menyampaikan hal itu merespons calon Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka saat ditemui sejumlah wartawan di kediaman kompleks PPDU Jombang, Selasa (17/11/2026).
Ia mengatakan, keberadaan Wakil Presiden (Wapres) harus mampu mendukung jalannya pemerintahan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi presiden. Oleh Karena itu, Prabowo perlu mempertimbangkan secara matang karakter dan latar belakang calon pendampingnya, terutama jika masih memiliki keinginan untuk kembali maju dalam pemilihan presiden mendatang.
Menurutnya, keputusan memilih wakil presiden akan berdampak langsung terhadap posisi politik Prabowo. Jangan sampai sosok yang dipilih justru menjadi penghambat atau mengurangi nilai positif kepemimpinannya di masa mendatang.
"Maka Prabowo butuh orang yang diam, tidak banyak menuntut, gampang diatur, manut, dan kemudian yang bisa jadi samsak atau kambing hitam ketika Prabowo mengalami atau salah dalam hal mengambil kebijakan, saya kira itu," ujar Gus Ulib ditemui di kediamannya komplek PPDU Jombang.
Terkait sejumlah nama yang beredar, seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gus Ulib menilai calon dari kalangan partai politik tetap memungkinkan dipertimbangkan. Namun, ia mengingatkan agar Prabowo memperhatikan rekam jejak serta afiliasi politik masing-masing kandidat.
Ia menilai figur yang tidak memiliki indikasi kedekatan dengan kekuatan politik yang berseberangan lebih memungkinkan untuk diajak bekerja sama. Hal tersebut penting agar pemerintahan tidak kembali menghadapi persoalan politik yang sama.
"Tapi kalau yang terindikasi-indikasi, sebaiknya jangan. Jangan sampai mengulang sesuatu yang salah dua kali," kata kiai muda ini.
Dikatakan Gus Ulib, Gus Ulib Wapres tidak harus berasal dari kalangan ketua partai politik. Menurutnya, ketua partai cenderung memiliki agenda politik sendiri sehingga berpotensi membatasi keleluasaan Prabowo dalam mengambil kebijakan dan membangun persepsi keberhasilan pemerintahan di masyarakat.
Agar tidak muncul fenomena dua matahari kembar dalam pemerintahan, baik dari sisi psikologis maupun politik. Sebagai alternatif, Prabowo dapat mempertimbangkan tokoh masyarakat yang memiliki basis sosial kuat dan tingkat resistensi politik relatif rendah.
"Lebih baik kalau mengambil tokoh-tokoh masyarakat yang punya basic [dasar], bahwa ambillah tokoh-tokoh yang berada di organisasi besar seperti NU atau Muhammadiyah yang resistensinya tidak terlalu tinggi," ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa memilih tokoh yang sedang memimpin organisasi kemasyarakatan besar juga perlu mempertimbangkan kondisi internal organisasi tersebut. Ia menilai dinamika di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah dapat menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan terhadap sosok yang dipilih.
Karena itu, ia lebih menyarankan figur yang tidak terafiliasi langsung dengan partai politik, tetapi mempunyai basis masyarakat, kemampuan intelektual, dan integritas. Tokoh dengan latar belakang pengusaha maupun profesional juga dinilai dapat menjadi pilihan.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
