Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu mengambil sikap tegas terhadap DPRD. Menurut Fattah, alasan konstituen yang kerap digunakan tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi.
“Sekarang masyarakat menjerit, harga kebutuhan meningkat. Dampaknya luar biasa. Harusnya anggaran seperti ini dihentikan,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan bahwa anggaran seragam anggota DPRD telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tahun 2026.
“Itu sudah teranggarkan dalam DPA SKPD masing-masing. Untuk menyikapi hal tersebut, nanti kita serahkan kepada pengguna anggaran, dalam hal ini anggota dewan,” katanya.
Meski demikian, massa mengancam akan kembali menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan mereka, yakni membatalkan anggaran seragam DPRD tersebut.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
