PDIP Jombang dan Eks Dewas KPK Prof Hardjono, Urai Benang Kusut Demokrasi

Aries
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang saat menggelar diskusi bertajuk Melihat Indonesia di Kantor DPC setempat. Foto Mojokerto.iNews.id/Aries

JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Di tengah dinamika politik nasional yang kian fluktuatif, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Jombang mengambil langkah progresif, menggelar diskursus kebangsaan bertajuk Melihat Indonesia, dengan menghadirkan mantan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Prof. Dr. Hardjono.

Diskusi yang digelar di Aula Kantor DPC PDIP  Jombang, pada Sabtu (31/1/2026) melibatkan para kader banteng moncong putih dan mahasiswa ini bukan sekedar seremoni diskusi.

Kehadiran Prof. Hardjono yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipandang sebagai upaya bedah anatomi terhadap kondisi penegakan hukum dan kesehatan demokrasi di Indonesia saat ini yang dinilai banyak pihak sedang tidak baik-baik saja.

Pantauan Mojokerto.iNews.id, diskusi berlangsung dinamis saat sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah mahasiswa melontarkan pertanyaan hingga kritik mengenai integritas lembaga negara yang belakangan ini kerap mendapat sorotan publik.

Sementara Prof. Hardjono, dengan kapasitas akademisnya memberikan refleksi mendalam mengenai pentingnya penguatan kode etik dan independensi institusi hukum sebagai pilar utama menjaga martabat bangsa.

Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, secara eksplisit menyatakan bahwa bangsa ini memerlukan kesamaan persepsi dalam melihat realitas yang ada.

Ia menekankan bahwa kehadiran Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode itu adalah untuk membuka mata para kader dan intelektual muda terhadap fakta-fakta objektif yang terjadi di balik layar kekuasaan.

"Kita perlu membedah fakta, apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini. Ada langkah strategis yang harus kita tentukan untuk memastikan cita-cita keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan kosong di masa depan," tegas Sumrambah.

Dalam pernyataannya, Wakil Bupati Jombang periode 2018-2025 itu juga melontarkan kritik tersirat terhadap adanya pihak-pihak yang mencoba untuk melencengkan arah proklamasi. Sumrambah mewanti-wanti adanya resistensi dari kelompok tertentu yang tidak menghendaki terciptanya Indonesia yang sentosa dan berkeadilan.

"Mencapai Indonesia yang sentosa itu berat karena ada pihak tertentu yang memiliki agenda berbeda dengan napas nasionalisme kita. Kami, kaum nasionalis, sudah berjanji bakti. Perjuangan membumikan Pancasila adalah harga mati di tengah gempuran kepentingan yang kian kompleks," ujarnya.

Lebih jauh, Sumrambah menegaskan pentingnya soliditas di internal kaum nasionalis. Ia menyerukan agar gesekan antar-faksi segera diakhiri demi menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin predatorik.

"Tantangan ke depan bukan semakin ringan. Tidak boleh ada lagi faksi atau perpecahan. Jika kaum nasionalis tidak bersatu padu, Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan sulit dipertahankan," pungkas Sumrambah.

Editor : Zainul Arifin

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network