JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur menyatakan bahwa wacana Polri di bawah Kemendagri sesungguhnya mengkritik atas dua hal; yaitu kuatnya kepentingan politik kekuasaan menggunakan Polri, terutama saat Pilpres selama 3 periode ke belakang, serta kinerja Polri yang terus menerus jeblok dalam beberapa tahun belakangan.
Koordinator JIAD Jatim, Aan Anshori mengatakan dalam Pilpres, khususnya menjelang periode kedua Presiden Jokowi, netralitas lembaga tersebut dipertanyakan banyak pihak, dituding dimanfaatkan rezim yang berkuasa saat itu untuk melanggengkan kekuasaannya.
Hal lain, yakni terkait kinerja. Polri terus menerus berada dalam kursi panas, dikritik habis-habisan oleh netizen. Kasus Sambo dan Irjen Teddy adalah salah satu contoh yang mencuat. Belakangan, Polri juga disorot seputar es gabus maupun suami korban jambret yang malah ditetapkan sebagai tersangka.
"Bagi saya, apakah Polri tetap berada dibawah kendali langsung presiden atau "dikandangkan" di Kemendagri bukanlah isu sentral. Di bawah kendali siapapun, selama anggota Polri tidak setia 100 persen pada sumpah jabatannya, kepolisian akan keropos dari dalam dan, akhirnya, ambruk," kata Aan dalam keterangannya diterima iNews Jombang, Jumat (30/1/2026).
Aan juga mengutip sumpah jabatan Polri. " ..... bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya akan senantiasa menjalankan tugas dan wewenang saya dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, untuk kepentingan bangsa dan negara, serta dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, suku, dan ras; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta penuh rasa pengabdian.”
Dengan demikian, kata Aan Polri adalah aparat sipil, bukan instrumen militer maupun kuasi-militer, sebagaimana mandat reformasi. Ini memberikan landasan kuat pada kita bahwa tugas pokok Polri adalah melayani dan melindungi rakyat -- bukan malah sebaliknya; menjadi pemangsa rakyat.
"Aku percaya masih cukup banyak anggota Polri bekerja secara sungguh-sungguh, mengemban sumpah jabatannya. Hanya saja, ada persoalan serius di internal polisi yang mendesak dilakukan secara sungguh-sungguh, demi menyelamatkan citra dan marwah kepolisian," ujarnya.
Lebih lanjut Aan menerangkan, Polri di bawah Presiden masih merupakan format ideal agar institusi ini bisa terus menjadi lebih baik dalam mengemban amanat reformasi. Dengan satu catatan serius; Presiden mampu menahan diri untuk tidak mempolitisasi Polri maupun memiliterisasikannya.
Untuk itu, Presiden perlu segera membentuk tim percepatan reformasi kepolisian yang juga melibatkan kalangan aktifis dan akademisi berintegritas. Bahkan jika dirasa mendesak, Presiden tidak perlu malu "mengimpor" perwira-perwira kepolisian berintegritas dari 5 negara berkinerja terbaik level internasional; Denmark, Finlandia, Norwegia, Singapura dan Belanda.
Mereka bisa ditempatkan di jajaran-jajaran strategis di Mabes Polri yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat, hingga kurun waktu tertentu, sampai terciptanya sistem dan budaya ideal kepolisian bertaraf internasional.
"Mari kita dukung Polri berada tepat di bawah sumpah jabatannya," tandas pria yang juga ketua Jaringan Alumni Santri Jombang (JASiJO) tersebut.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
