JAKARTA, iNews.id - Relawan mengapresiasi langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju berhenti menggaungkan penundaan Pemilu 2024. Dibanding menunda Pemilu, para jajaran kabinet perlu memperhatikan kondisi rakyat di tengah pandemi.
Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan, dengan sikap seperti itu, Presiden Jokowi dinilai telah bersikap tegas.
"Teguran Pak Jokowi terhadap menteri agar berhenti bicara penundaan Pemilu yang disampaikan dalam forum Ratas sekaligus menegaskan bahwa tugas menteri itu membantu Presiden untuk kebijakan pro rakyat bukan berpolitik dan berpolemik,” ujar Umbas kepada wartawan, Kamis (7/4/2022).
Umbas menilai wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Energi bangsa ini seakan-akan hanya habis menyangkut isu-isu politik yang tidak menguntungkan rakyat.
Menurutnya, Jokowi sangat memahami keresahan masyarakat terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok. Umbas menyatakan para menteri sepatutnya juga turut memiliki sikap empati atas kondisi sosial, apalagi pandemi Covid-19 masih belum berakhir.
”Kondisi ekonomi global berimbas ke dalam negeri, sepantasnya menteri bekerja keras untuk mencari solusi dan membantu rakyat bukan bekerja untuk kepentingan kekuasaan,” jelasnya.
Dia melanjutkan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) telah mengatur bahwa Pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Kemudian, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana UUD 1945 Pasal 7, diatur hanya lima tahun dengan masa jabatan maksimal dua periode.
"Pak Jokowi selalu taat konstitusi. Beliau juga paham betul sejarah demokrasi dan politik nasional. Upaya untuk mendorong adanya penundaan Pemilu apa pun alasannya dimaknai sebagai niatan dan skenario Presiden. Nah hal itu yang tidak boleh terjadi karena berimbas pada legacy dan capaian gemilang Pak Jokowi selama ini," tegasnya.
Umbas menambahkan ABJ berkomitmen menjaga dan mengawal Pemerintahan Jokowi. ABJ pun terus melaksanakan kerja-kerja kerakyatan dengan membantu masyarakat di tingkat bawah untuk membantu masyarakat segera bangkit dari kondisi pandemi yang semakin terkendali.
"Pemulihan ekonomi harus benar-benar dirasakan rakyat. Karenanya, stop bicara penundaan Pemilu. Setelah ini kalau masih ada pihak yang bicara penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode pasti akan berhadapan dengan relawan, karena menjadi musuh Pak Jokowi," pungkas Umbas.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
