Rapat itu juga menghasilkan beberapa risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar. Salah satu isi surat memuat permintaan agar Gus Yahya turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.
Beberapa faktor yang menjadi keputusan ini salah satunya buntut pengundangan narasumber yang diduga berafiliasi dengan dukungan terhadap Zionisme, yakni sebuah gerakan politik yang mendukung pemulangan dan pendirian negara Yahudi ke wilayah Palestina yang nantinya disebut Tanah Israel.
Gus Yahya usai menghadiri Rapat Koordinasi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di salah satu hotel di Surabaya pada Minggu (23/11/2025) dini hari menegaskan tidak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Diringa tetap berpegang pada hasil Muktamar Ke-34 NU di Lampung, di mana ia dipilih dan mendapat amanah memimpin PBNU selama lima tahun masa khidmat. Dinamika internal, kata dia, tidak akan mengganggu komitmennya untuk menyelesaikan masa jabatannya.
Menurut Gus Yahya, mekanisme pemberhentian ketua umum diatur dalam AD/ART PBNU, dan Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki legitimasi untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Maka, dokumen yang mengatasnamakan keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU untuk meminta dirinya mundur tidak sah. “Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak bisa, apalagi ketua umum,” ujarnya.
Untuk saat ini, kakak kandung mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan terus membangun komunikasi dengan berbagai unsur dalam PBNU, termasuk jajaran Syuriyah. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan keutuhan organisasi.
Editor : Zainul Arifin
Artikel Terkait
