"Semua penggunaan anggaran satker 1 rupiah harus dipertanggungjawabkan. Nah, berarti transparansi penggunaan anggaran bukan hanya perlu tapi wajib. Jadi semua pengguna anggaran memang per satu rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena itu adalah uang rakyat, jadi bukan hanya perlu tapi wajib, transparansi itu keharusan," tegas dia, Jumat (11/10/2024).
Ia menjelaskan bahwa di samping ada mekanisme pertanggungjawaban kepada pemberi hibah, tentunya harus punya rasa tanggung jawab moral kepada masyarakat.
"Transparansi misalnya, kita dapat alokasi hibah dari pemerintah digunakan untuk ini dan untuk itu, sekali lagi bukan hanya perlu tapi harus transparan," kata politisi PKB ini.
Menurut Kartiyono, masyarakat perlu mengetahui penggunaan anggaran itu, meskipun tidak secara rinci. Paling tidak, kata dia alokasinya digunakan untuk apa saja.
"Jadi anggaran pemerintah itu pertanggungjawaban secara hukum dan pertanggungjawaban kepada publik terkait penggunaannya," tandasnya.
Terkait APK Paslon yang masih belum terpasang, Kartiyono menambahkan bahwa itu menjadi sebuah kekurangsiapan KPU dalam menghadapi Pilkada yang serentak dilaksanakan 27 November nanti. Ke depan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja KPU.
"Karena kami sebagai anggota DPRD yang ikut ploting anggaran di KPU. Kan ploting biaya secara keseluruhan. Jadi, harus dievaluasi, dikritisi," kata Kartiyono.
Editor : Trisna Eka Adhitya
Artikel Terkait
