Kolaborasi Penerapan DTSEN di Jombang, Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

JOMBANG, iNewsMojokerto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Kabupaten Jombang berkolaborasi sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memastikan bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

Acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).

Baca Juga

63 Sekolah Rakyat di Indonesia Serentak Beroperasi Mulai 14 Juli, Termasuk Jombang!

Hadir Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, Sekdakab Agus Purnomo, BPS Kabupaten Jombang, Perwakilan Forkopimda, para Kepala OPD, Kepala Desa/Lurah, operator data desa/kelurahan, serta para SDM pilar-pilar sosial se-Kabupaten Jombang, Pendamping PKH, TKSK dan TAGANA.

Gus Ipul menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN menjadi rujukan utama penyaluran bansos dan program pemerintah pusat maupun daerah. Dalam rangka menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran, maka data perlu diperbarui setiap saat.

Kepala daerah hingga para pendamping dan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan harus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat. Dia menekankan bahwa data kemiskinan ini bersifat dinamis sehingga perlu dimutakhirkan secara terus-menerus melalui berbagai saluran, baik jalur formal maupun partisipasi masyarakat.

Baca Juga

Cara Gampang Cek Bansos Bulan Mei 2025

Hasil pemutakhiran data dari tingkat desa nantinya akan diolah dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam bentuk pemeringkatan desil 1 sampai 10. Langkah ini merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran.

"Data ini sangat dinamis, kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah membantu pemutakhiran data secara faktual di lapangan, lalu mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data ini akan disajikan setiap 3 bulan sekali. Dengan data yang akurat, kita menghindari kesalahan sasaran yang bisa menjadi temuan di masa depan," ujar Gus Ipul.

Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik melalui mekanisme digital. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi Kemensos.

Baca Juga

Cara Cek NIK KTP untuk Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bupati Jombang, Warsubi, menyambut baik bimbingan teknis itu sebagai langkah penting dalam pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Warsubi menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk memperkuat peran Operator Data Desa dan pilar-pilar sosial.

"Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan Desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan data yang faktual dari tingkat RT/RW hingga Kabupaten, agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran, manfaat bagi masyarakat Jombang," kata Warsubi.

Editor : Zainul Arifin