Menaker Tegaskan THR Karyawan Swasta Paling Lambat H-7 Lebaran

JAKARTA, iNewsMojokerto.id - Pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan swasta paling lambat disalurkan oleh perusahaan tujuh hari sebelum atau H-7 Lebaran. Hal itu disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Yassierli menyebut, saat ini memang belum terbit Surat Edaran (SE) resmi untuk mengatur lebih detail pemberian THR kepada karyawan. Namun sesuai aturan, penyaluran THR paling lambat sudah harus diberikan seminggu sebelum hari raya.

Baca Juga

Buka Peluang Baru, Ratusan Tenaga Kerja Terdampak PHK Ikuti Pekan Wirausaha Pasuruan

"Kalau secara aturan wajib H-7 (lebaran harus disalurkan). Kemudian kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya sesuai regulasi," ucap Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dia menambahkan, pengumuman pemberian THR untuk karyawan swasta nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Tidak hanya itu, Bantuan Hari Raya (BHR) yang tahun sebelumnya diberikan kepada ojek online bersamaan juga akan diumumkan.

"Kita tunggu, sekarang sedang berkoordinasi dengan Mensesneg, nanti diumumkan secara bersamaan. BHR, THR, dan seterusnya akan diumumkan," katanya dikutip dari iNews.id.

Yassierli menyebut, saat ini pihaknya telah menggelar diskusi dengan para pengusaha maupun operator transportasi online terkait rencana pemberian THR dan BHR. Dia menilai, sejauh ini respons para pengusaha cukup positif untuk penyaluran THR kepada para pekerjanya.

"Kita sudah lakukan diskusi, alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen, tinggal nanti dalam bentuk SE, atau bentuk launching kita masih tunggu koordinasi dengan kemensetneg, kita umumkan bersama," ujarnya.

Editor : Zainul Arifin