Layanan Internet Gratis Pemkab Jombang Tiba-tiba Mandek, Warga Kalang kabut Sekda Bilang Begini

JOMBANG, iNewsMojokerto.id  – Layanan Internet Gratis Pemkab Jombang di sejumlah desa terhenti awal 2026. Hal itu menyusul berakhirnya kontrak kerja sama layanan koneksi internet desa antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jombang dengan penyedia layanan pada 31 Desember 2025.

Warga yang kerap memanfaatkan program Wifi Rakyat dibiayai APBD itu pun kalang kabut. Sebab, pemerintah desa memiliki keterbatasan anggaran untuk melanjutkan pembiayaan langganan bulanan.

Kepala Desa Bandarkedungmulyo Zainal Arifin mengatakan, perangkat Wifi Rakyat di desanya sudah ditarik pihak penyedia karena tidak adanya alokasi anggaran lanjutan.

”Alatnya sudah diambil semua penyedia. Kami tidak ada penganggaran. Selain itu Dana Desa (DD) tahun ini juga turun. Tahun lalu masih gratis karena biayanya dari pemkab,” katanya kepada wartawan belum lama ini.

Desa sempat mendapat tawaran skema biaya lanjutan dengan kisaran Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. Namun, kondisi keuangan desa tidak memungkinkan untuk menanggung biaya tersebut.

Meski perangkat Wifi Rakyat sudah ditarik, akses internet di Desa Bandarkedungmulyo tetap tersedia. Karena sebelum adanya program Wifi Rakyat, desa sudah memiliki jaringan wifi yang masih digunakan hingga saat ini, dibantu penyedia lokal dari warga desa.

Kades Asemgede Kecamatan Ngusikan, Lastinah menambahkan bahwa perangkat Wifi Rakyat masih terpasang dan belum ditarik pihak penyedia. ”Cuma pembayarannya itu besar sekali, sehingga sekarang kita pakai wifi dari swasta,” kata Lastinah.

Biaya internet dari pihak swasta itu bervariasi, tergantung kapasitas kuota internet. Mulai dari Rp 100 ribu per bulan hingga Rp 450 ribu per bulan. Terkait keberlanjutan perangkat Wifi Rakyat, pihak desa masih menunggu kepastian.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Agus Purnomo menegaskan bahwa dari hasil rapat koordinasi tidak ada penghentian layanan Wifi Rakyat. Seluruh jaringan dipastikan kembali aktif mulai kemarin. “Intinya dipastikan mulai hari ini nyala dan pembiayaannya dari APBD, dibayari APBD,” ujarnya.

Sempat direncanakan pengalihan pembiayaan Wifi Rakyat melalui Program Desa Mantra. Bahkan beredar surat edaran dari Dinas Kominfo terkait penyesuaian mekanisme pembiayaan. Agus bilang persoalan itu terjadi karena miskomunikasi teknis.

“Kemarin itu ada miss. Ada miss pembiayaan Desa Mantra, padahal sudah dianggarkan. Kemarin menunggu perangkat administrasi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sempat mundur,” ucapnya.

Ia memastikan anggaran Desa Mantra tidak dipakai untuk membiayai Wifi Rakyat, namun murni pembiayaan dari APBD. Dengan keputusan ini, rencana penarikan perangkat atau penghentian layanan dipastikan tidak terjadi. Agus memastikan seluruh router yang sempat dikhawatirkan ditarik tetap beroperasi.

Editor : Zainul Arifin