HMI Sebut Penghargaan Industri Hijau di Jombang Manipulasi Realitas, Tidak Sesuai Fakta

JOMBANG, iNewsMojokerto.id–Pemberian penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Jombang sebagai Daerah dengan Implementasi Prinsip Industri Hijau Terbaik 2025 menuai kritik keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang.

Penghargaan itu dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, yang justru menunjukkan tren peningkatan emisi industri, buruknya kualitas air sungai, dan minimnya infrastruktur hijau.

Penanggung jawab sementara (Pjs) Ketua Umum HMI Cabang Jombang, Muhammad Daud Alfurqan, menyebut piagam itu hanya sebagai "puisi birokrasi, bukan refleksi empiris." Ia menilai capaian itu terlalu indah dibandingkan realitas lingkungan Jombang yang masih jauh dari standar industri hijau.

"Berdasarkan Proyeksi Emisi Lingkungan Jawa Timur 2025 (Bappeda Jatim & KLHK, Januari 2025), Jombang masuk dalam lima besar kabupaten dengan kenaikan intensitas emisi industri tertinggi di Jawa Timur," ungkap Daud, Kamis (4/12/2025).

HMI Jombang juga memaparkan hasil observasi di sejumlah titik industri, termasuk Pabrik Gula Cukir, yang dinilai memberi dampak signifikan terhadap peningkatan emisi dan degradasi ekosistem sungai di sekitarnya. "Masyarakat jelas mengeluh, tapi siapa yang berani mengusik salah satu taipan pemilik pabrik?" lontarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan bagaimana di tengah fakta kenaikan emisi, Jombang justru menerima piagam Industri Hijau Terbaik. Kontradiksi diperkuat oleh Laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur Triwulan I 2025, menunjukkan kualitas air Sungai Gunting, Brantas hilir, dan aliran sungai di kawasan industri masih berada pada kategori tercemar berat.

"Angka BOD dan COD tercatat masih di atas baku mutu, terjadi kenaikan 6–12% pada Februari 2025. Kemudian, 17 industri kecil-menengah belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) standar, serta kepatuhan pelaporan limbah B3 baru 38% hingga awal 2025. Airnya masih keruh, tapi pemberitaannya justru dibikin bening," kata dia.

Sorotan tajam HMI juga diarahkan pada aspek infrastruktur. Hingga semester 2025, HMI menilai tidak ada satu pun kawasan industri di Jombang yang masuk kategori Kawasan Industri Hijau sesuai standar nasional.

"Implementasi belum berjalan, infrastrukturnya belum tersedia, tetapi penghargaan sudah mendarat. Ini ibarat orang ikut wisuda tanpa pernah kuliah," kritik Furqan.

Fenomena penghargaan administratif yang marak pada 2025 ini dinilai Furqan semakin meragukan karena tidak adanya publikasi metodologi penilaian, audit independen, maupun baseline emisi industri sebagai dasar pemberian penghargaan tersebut.

"Kalau penilaiannya setransparan ini, wajar kalau pemerintah tampak berhasil menghijaukan dokumen, bukan lingkungannya," tegasnya.

Data Neraca Satu Data Jatim 2025 (rilis Maret 2025) juga menunjukkan kondisi yang berlawanan dengan klaim industri hijau. Data itu menyebutkan bahwa produksi limbah padat industri meningkat +8,9%. Kedua efisiensi energi industri justru turun -3,7% dan hanya 27% industri besar/menengah yang memenuhi standar efisiensi energi level 2.

"Kalau Jombang disebut sebagai daerah dengan implementasi industri hijau terbaik, hanya ada dua kemungkinan, datanya salah, atau definisi 'hijau'-nya sudah berubah menjadi warna uang," tegasnya.

HMI Cabang Jombang secara resmi menuntut Pemkab Jombang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera membuka metodologi penilaian dan data audit lingkungan yang menjadi dasar pemberian penghargaan tersebut. "Kami tidak menolak penghargaan. Yang kami tolak adalah manipulasi realitas," tandasnya.

Sebelumnya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperoleh penghargaan di tingkat provinsi, dalam Festival Industri Hijau 2025, yang diselenggarakan di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (2/12/2025). Jombang resmi dinobatkan sebagai daerah dengan implementasi industri hijau terbaik se-Jawa Timur.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang Warsubi, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan.

Editor : Arif Ardliyanto