Pemkab Mojokerto Segera Adakan Job Fit, Pastikan Tidak Ada Nonjob dan Jual beli Jabatan

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto segera menggelar job fit atau uji kesesuaian dan kelayakan pejabat di lingkup pemerintahan setempat pada Juli 2025 mendatang. Dipastikan, tidak ada Nonjob maupun praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.

Inisiator Tim Transisi dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, KH Asep Saifuddin Chalim menyebut, ada sekitar 38 pejabat dengan kategori eselon II B yang akan mengikuti job fit. Sementara tim penilai atau tim seleksi (timsel) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Job fit disusun berdasarkan prinsip the right man on the right place. Seluruh keputusan akhir berada di tangan kepala daerah, sementara tim dari Pemprov Jawa Timur berperan sebagai pemantau.

"Dipastikan tidak ada nonjob, apalagi praktik jual beli jabatan, kalau ada kita curigai siapa itu. Tidak ada yang nonjob," kata Kiai Asep saat ditemui iNewsMojokerto.id di Universitas KH. Abdul Chalim, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Minggu (29/6/2025) malam.

Ia menerangkan, job fit merupakan bagian dari strategi manajemen pemerintahan untuk menjaga dinamika, produktivitas, dan profesionalitas pejabat pemerintahan di lingkup Pemkab Mojokerto. Adanya penyegaran jabatan dianggap perlu dalam maksimalkan kinerja yang baik di Pemkab Mojokerto.

"Rotasi jabatan menjadi mekanisme penting untuk mencegah kejenuhan birokrasi. Kalau terlalu lama di satu posisi, kreativitas dan semangat pengabdian bisa menurun," terangnya.

Saat ini terdapat empat jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Direktur RSUD dr. Soekandar dan Kepala Disperindag. Namun, Kiai Asep menegaskan job fit ini tidak hanya berorientasi pada posisi kosong. Sebab, tujuan utama adalah memposisikan pejabat sesuai dengan sumberdaya dan kemampuan.

"Bisa jadi jabatan yang kini diisi Plt akan terisi dari rotasi jabatan OPD lainnya," imbuh Tokoh Muslim Indonesia asal Kabupaten Mojokerto tersebut.

Kembali ditegaskan olehnya, Pemkab Mojokerto dalam kepemimpinan Bupati Muhammad Albarra dan Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian tidak memberikan ruang untuk calo jabatan. Kiai Asep berjanji akan melakukan tindakan tegas saat praktik jual beli jabatan masih dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab di Pemkab Mojokerto.

"Tidak ada istilah posisi Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) basah lalu dibeli atau dimainkan. Kalau ada yang melakukan akan kami tindak tegas, jadi tidak ada yang bermain-main dengan jabatan," tegasnya.

Job fit merupakan bagian dari visi besar Pemkab Mojokerto untuk menjadi daerah rujukan pembangunan nasional. Selain empat jabatan yang kosong, beberapa OPD lain juga masuk bidikan evaluasi job fit, khususnya yang berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja optimal di sektor PAD menjadi krusial untuk kemandirian fiskal.

Kiai Asep mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pengamat untuk ikut mengawal reformasi birokrasi dan pembangunan segala lini di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. "Kita bersama-sama dalam mewujudkan Mojokerto maju, adil dan makmur," kata Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah Mojokerto tersebut.

Editor : Arif Ardliyanto