Pendemo di Jombang Tuding Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sarang Korupsi, Begini Responsnya

JOMBANG, iNEWSMOJOKERTO.ID - Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Selasa (25/2/2025) didemo puluhan orang dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Demo itu bentuk keprihatinan merajalelanya dugaan korupsi di desa-desa.

Pantauan iNEWS, pendemo membawa spanduk berisi tuntutan dan sejumlah poster tentang aksi itu. Di antaranya Aksi damai, Korupsi Bencana dari Segala Bencana' Jombang Darurat Korupsi, Berantas Korupsi Mulai Sekarang, Rakyat Jombang Bersatu Lawan Korupsi, Jombang Darurat Korupsi.

"DPMD Jombang sarang korupsi bekerja sama dengan pendamping desa," kata Koordinator aksi Joko Fattah Rochim dalam orasinya.

Dirinya pun menyayangkan inspektorat, kepolisian dan kejaksaan yang tidak tegas menindak sejumlah praktik dugaan korupsi desa-desa di Jombang. Ia mencontohkan seperti temuan dugaan penyelewengan anggaran desa di Pulo Lor yang terkesan dibiarkan.

"Semua diam, sudah terang-terangan ada penyelewengan anggaran negara di desa, Dana Desa (DD) bukan milik kades tapi milik rakyat," ujar koordinator FRMJ tersebut.

Pihaknya pun ingin aparat penegak hukum tegas dalam menindak aksi korupsi anggaran desa di Jombang. Termasuk DPMD Jombang untuk tegas terhadap adanya penyelewengan yang dilakukan desa. "Kejaksaan dan inspektorat jangan tutup mata atas aksi korupsi desa di Jombang," ucapnya.

Kepala Dinas DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto pun merespons tudingan para pendemo itu. Sholahuddin menyebut jika penindakan bukan ranah kewenangannya.

"Semisal contoh kasus korupsi Desa Pulo Lor, kami tidak bisa melangkah lebih jauh karena sudah ditangani oleh inspektorat dan kejaksaan. Menurut etika kami, secara langsung kita masuk gak enak juga," kata dia saat menemui pendemo.

Disebut Sholahuddin, kewenangan DPMD ada pada pembinaan dan pengawasan. Kalau ada temuan yang disampaikan oleh pendemo, pihaknya juga ada tenaga ahli yang juga melakukan pengawasan dan pembinaan.

Meski demikian, Sholahuddin menyampaikan terima kasih kepada pendemo atas kritik dan masukannya. DPMD terbuka jika ada temuan dugaan korupsi di desa. "Temuan yang kami terima bisa dari tenaga ahli yakni pendamping desa, bisa dari kecamatan, bisa dari LSM maupun pers, jika ada temuan kami berharap ada saran dan masukan kepada kami," tandasnya.

Editor : Arif Ardliyanto