Jombang Perlu Desentralisasi Birokrasi dan Pemberdayaan Desa, Ini Kata Gus Hans

JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang agar setara Kota Surabaya bisa dilakukan desentralisasi birokrasi desa. Yakni memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada desa.

Hal itu diungkapkan oleh Pengasuh Ponpes Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang, KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, dari Interlaken Ost, Swiss, Senin  (3/6/2024).

Ia menjelaskan bahwa Jombang perlu diberlakukan desentralisasi birokrasi, atau memperluas akses desa. Akses kesehatan, akses pendidikan dan juga akses informasi akan tersedia di desa. Sehingga warga yang akan mengakses berbagai fasilitas tersebut, tak selalu harus ke pusat kota.

"Ini bisa terjadi jika memang ada semangat untuk desentralisasi, artinya share of authority dari kabupaten ke desa-desa. Jadi ini adalah langkah strategis untuk mempermudah masyarakat mendapatkan segala akses lebih singkat tidak harus ke kabupaten, tapi cukup di desa," ujarnya.

Diketahui, IPM Jombang pada 2023 ada di angka 75,16. Di bawah Surabaya yang pada tahun yang sama mencapai 83,99. Untuk mencapai target itu, selain desentralisasi birokrasi, juga memerlukan pemberdayaan desa. Nantinya akan didukung oleh para sarjana yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengabdi di desa.

Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Jombang dari Partai Golkar ini lantas mencontohkan dalam bidang kesehatan. Puskesmas bukan lagi hanya ada di level kecamatan, tapi juga bisa hadir di desa.

Editor : Arif Ardliyanto