Emil Dardak: Iuran Sukarela Sekolah Tidak Boleh Ditagih

MOJOKERTO, iNewsMojokerto.id - Isu iuran sukarela sekolah menengah menjadi sorotan. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak bagikan respon terkait hal ini. 

Bermula dari mencuatnya berita mengenai harga seragam sekolah yang 'tak masuk akal' di salah satu SMA negeri di Tulungagung, hingga berujung pencopotan jabatan kepala sekolah oleh Gubernur Jatim Khofifah dan moratorium koperasi sekolah. 

Dilansir dari pernyataan Emil melalui akun media sosial Twitter miliknya, pihaknya menerima laporan mengenai adanya istilah "uang gedung" di sejumlah sekolah di Jatim. 

Istilah yang dimaksud merupakan istilah untuk menyebut uang tambahan yang dikenal pula dengan istilah infak, iuran wali murid, iuran komite, iuran bulanan, dan lain-lain. Uang ini merupakan uang yang dikumpulkan kepada pihak sekolah. 

"Pasca moratorium koperasi sekolah jual seragam, banyak keluhan juga terkait istilah uang gedung, infak, iuran bulanan, dan lain-lain. Saya yakin Kadisdik (ed: Kepala Dinas Pendidikan) Jatim tengah serius keluhan ini untuk terapkan pakta integritas pemberantasan pungli! Kita terus kawal pembenahannya!" tulis Emil sebagaimana dikutip Sabtu (29/07/2023).

Menurut salah satu sumber Tim iNews, pihak sekolah khususnya tingkat SMA memang menarik uang tersebut di luar biaya resmi pendidikan yang telah diatur pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi. Sumber tersebut menyatakan adanya keringan yang bisa diperoleh bagi siswa yang kurang mampu.

Tidak berseberangan mengenai informasi tersebut, pada cuitan lain Emil menambahkan pula mengenai adanya pernyataan yang keliru terhadap adanya iuran sukarela sekolah ataupun sumbangan kepada pihak sekolah ini. 

"Ada kepsek (kepala sekolah) yang menyatakan mempersilakan orang tua mengajukan keberatan jika tidak sanggup bayar iuran komite. Ini tidak tepat, iuran sukarela tidak boleh ditagih dan tidak perlu ajukan keberatan!" tulis Emil pada cuitannya yang lain. 

"Hal-hal seperti ini jadi perhatian serius kami dalam membenahi penerapan Permendikbud 75/2016," tambahnya.

Editor : Trisna Eka Adhitya